CelebesNasional

ESDM Provinsi Sulbar, Minta Ketiga Pengusaha Tambang Harus Duduk Bersama

MAMUJU,pojokcelebes.com | Adanya polemik penerbitan izin usaha produksi ( IUP -Opera ) operasi yang seharusnya sudah dimiliki oleh pihak perusahaan CV. Rafli, kini semakin rancu alias tidak ada titik terang dari pemerintah provinsi melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral ( ESDM ) untuk mengeluarkan rekomendasi penerbitan IUP bagi CV.Raflin.

Pojokcelebes.com saat bertandang di ruangan kerja Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulbar, Amri Ekasakti mengatakan, bahwa adanya persoalannya penerbitan izin produksi milik CV.Rafli, mengaku memang belum diterbitkan rekomendasi penerbitan izin produksi tersebut karena didasari beberapa alasan.

Dia menyebutkan, bahwa permohonan penerbitan izin usaha pertambangan bagi CV.Raflin jauh sebelumnnya sudah lengkap bahkan izin eksplorasi sudah terbit. Namun untuk penerbitan izin produksi, pihak pemerintah provinsi tidak serta merta ingin memaksakan mengeluarkan itu karena dengan alasan desakan dari pemerintah Mamuju Tengah ( Mateng ) kepada Dinas ESDM Provinsi Sulbar.

Kata dia, dari hasil desakan itu lanjut Ekasakti, menyebutkan usaha pertambangan galian C di sungai Mora Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Diketahui, bukan hanya CV. Rafli yang dinyatakan memiliki izin permohonan penerbitan izin usaha pertambangan ( IUP ). Namun kata dia, dua pengusaha tambang yakni CV Indah Lestari dan Aminuddin, juga memiliki permohonan yang sama yang dimiliki oleh CV.Raflin atas nama bupati Mamuju Tengah.

” ini yang membuat kita bingung karena dua pengusaha tambang ini juga memiliki permohonan penerbitan IUP yang sama dimiliki oleh CV.Raflin. Dan semuanya atas nama bupati Mamuju Tengah. Sehingga mau tak mau tentunya kami harus kajian kembali, “sebut Ekasakti kepada pojokcelebes.com. Belum malam ini.

Lebih dalam menyebutkan, bahwa ketiga pengusaha tambang itu ketiganya sudah memeiliki izin Permohonan untuk bisa mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). Diantaranya, dokumen sosialisasi masyarakat, rekomendasi dari pemerintah desa, rekomendasi dari PTSP tas nama bupati Mateng, rekomendasi dari Bappeda atas nama bupati Mateng, rekomendasi dari Dinas PU atas nama Bupati Mateng. Namun kata dia, dari kelengkapan milik kedua pengusaha tambang selain CV. Rafli, ditolaknya oleh Dinas ESDM dengan alasan tumpang tindih titik lokasi tambang.

” Keduanya saya tolak namun yang saya terima hanya CV.Raflin dengan alasan dia duluan dan jelas dalam peta permohonannya. Kenapa saya tolak kedua perushaan itu karena tumpang tindih letak lokasi pertambangan. Dsn kami juga tidak mau ambil resiko,” terang Ekasakti.

Lanjut Amri Ekasakti yang masuk dalam tim evaluasi teknis. Dari penolakan tim nya yang dinggapanya tumpang tindih. Kata dia, tiba – tiba ada penyampaian dari pihak pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah ( Mateng ) ke Dinas ESDM Provinsi Sulbar. Penyampaian itu, melalui rekomendasi Kadis PTSP atas nama bupati, rekomendasi Bappeda atas nama bupati, Sekda atas nama bupati.

“Dalam isi surat itu semuanya meminta dan melarang tidak diterbitkan izin produksi kepada CV.Raflin kalau keduanya tidak mendapatkan izin yang sama. Sehingga desakan itu saya batalkan terbitkan rekomendasi izin operasi milik CV.Rafli,” terang Ekasakti.

Ekasakti menilai, bahwa dengan dibatalkan semuanya penerbitan izin itu atas desakan dari Pemda setempat. Bahwa semua pengusaha tambang itu harus diakomodir semua dengan sama – sama bekerja dan sama – sama memiliki IUP.

” Kalau opsi yang kami tawarkan tidak diterima saya rasa rekomendasi tidak akan terbit. Solusi yang kami tawarkan apakah CV.Rafli bisa membagi kepada rekannya. Terus kedua, boleh juga disatukan tapi mereka harus buat pernyataan,” terang Ekasakti.

Terkait itu, jika opsi ini tidak diterima tentunya pengusaha tambang akan rugi apalagi kalau dilawan kebijakan Pemda setempat. Dan dia menegaskan dalam undang -undang pertambangan, bisa saja dengan sendiri nya izin gugur jika terjadi kahar, keadaan menghalangi dan bencana alam.

” jangan kan izin IUP atau izin operasi produksi yang sudah terbit. Keduanya bisa ditarik atau dibatalkan kalau terjadi kahar. Persoalan ini yang terjadi di Korossa sehingga penerbitan rekomendasi kami tunda dulu, ” terangnya.

Amri berharap, kepada istansi terkait khususnya Dinas PTSP Kabupaten Mamuju Tengah, bisa memanggil ketiganya untuk duduk bersama. Karena kata dia, letak titik lokasi tambang ada di Mateng serta keluarnya rekomendasi permohonan izin awalnya keluarnya di Kabupaten Mateng, dengan tujuan cari solusi tanpa ada yang dirugikan.

” Saya sudah menyurat pak bahkan penyampaian secara lisan terhadap PTSP Kabupaten Mateng, agar bisa memanggil ketiganya untuk duduk bersma. Biar ditemukan solusi yang tepat tanpa ada yang dirugikan,”pungkasnya.|Aji

Please follow and like us:
Tags
Show More
loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker