Advertorial

Giliran BPK Periksa Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan di Polman

POLMAN,pojokcelebes.com | Tiga paket pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar ( Polman ) yang menggunakan APBD / APBN tahun 2018. Yang sudah di PHO, mendapat pemeriksaan langsung dirintis BPK RI perwakilan Provinsi Sulbar.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) Provinsi Sulawesi Barat, Riri Gosse menyebutkan, pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulbar didampingi tim serah terima pekerjaan ( PHO ), terhadap pekerjaan peningkatan jalan pada Bidang Bina Marga Dinas PU dan PR Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 yang pekerjaannya sudah selesai alias rampung 100 persen.

” Pemeriksaan pekerjaan pembangunan jalan yang sudah rampung 100 persen. Dan dilakukan Kamis sampai hari Jum’at tanggal 22 – 23 November 2018,” kata Riri kepada pojokcelebes.com.

Mantan Kabid Jakon itu menyebutkan, ada tiga item pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Bidang Bina Marga Dinas PU dan PR Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 yang pekerjaannya sudah selesai 100 persen dan sudah diserahterimakan oleh Tim PHO, antara lain. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Bangunan Pelengkap (Drainase). Jalan Lampa ( Mapilli ) – Matangnga, yang dilaksanakan oleh CV. Nusantara Agung dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.289.647.000,00. Peningkatan Jalan Ruas Puawang – Katitting yang dilaksanakan oleh CV. Karya Musyawarah dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 959.456.000,00 dan Peningkatan Jalan Ruas Mapilli -Piriang Lanjutan yang dilaksanakan oleh PT. Sinar Wattang Polewali dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 12.753.761.000,00.

Sementara PPTK Muslih Mahmuda mengatakan, selain melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap administrasi teknis dan lapangan. Pemeriksaan juga dilakukan pada aspek keuangan sehingga nantinya
rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan masukan pada pemerintah provinsi untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan jalan di masa yang akan datang.

Senada Ketua Tim PHO Andi Dewi Sartika mengaku, tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

“Pemeriksaan ini sifatnya strategis untuk mewujudkan
akuntabilitas keuangan dan kinerja, dengan melibatkan auditor berlatar belakang teknis serta para ahli di bidang teknis dengan harapan akan diperoleh laporan keuangan dengan opini WTP.”terangnya.

|Adjie

Please follow and like us:
Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close