Nasional

Mantan Ketua DPC Hanura Parimo, Terseret Duduk di Kursi Pesakitan Pengadilan Tipikor

PALU, pojokcelebes.com | Setelah menanti sepekan lamanya, akhirnya pelaksanaan sidang perdana perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dugaan penyalahgunaan dana bantuan partai politik (parpol) dari APBD Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa H. Hasbie H.Dg Sitaba akhirnya diduduk dikursi pesakitan dipengadilan Tipikor Palu. Kamis (6/12/2018)

Sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Elvin Adrian (Ketua), berasama dua hakim anggota Bonivasius Nadya dan Darmansyah. Diketahui agenda sidang adalah pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong.

Dalam dakwaannya yang dibacakan, Andi Ichlazul Amal selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan bahwa terdakwa selaku ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura sejak tahun 2009 sampai tahun 2016 telah melakukan perbuatan melawan hukum, terkait pengelolaan dana bantuan partai dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 140.100.691.

“Atas dasar inilah sehingga terdakwa telah melanggar pasal (2) ayat (1) subsidair pasal (3) UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ungkap Andi.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa H. Hasbie H. Dg Sitaba, saat dalam persidangan telah didampingi penasehat hukum Zulfikar menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi. Selanjutnya agenda persidangan akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Terkait penanganan korupsi diwilayah Parigi Moutong oleh Kejaksaan Negeri Parigi. Mendapat tanggapan dari Ketua Harian Lembaga Merah Putih (LMP) wilayah Sulawesi Tengah, Risman menyatakan bahwa penanganan kasus korupsi yang terjadi ditubuh Partai Politik harus diutus tuntas. Apa lagi penggunaan dananya berasal dari APBD Parimo.

“Kasus korupsi mantan Ketua DPC Hanura Kabupaten Parigi Moutong yang ditangani Kejaksaan Negeri Parigi Moutong semoga berjalan dengan transparan hingga terdakwa menjadi terpidana, sehingga hal ini menjadi referensi bagi pengurus parpol lainnya agar tidak sewenang-wenang menggunakan uang rakyat” kata Risman.

| Mardin

Please follow and like us:
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close