Hukrim

Pledoi Terdakwa Gafur Minta Habsi Wahid dan Daud Yahya Dipenjara

MAMUJU,pojokcelebes.com | Sidang perkara Kasus Dugaan Tindak pidana penipuan soal utang Pemda Kabupaten Mamuju, yang menyeret nama mantan bendahara Sekda Mamuju menjadi terdakwa. Rabu kemarin (26/12), kembali dihelat dengan agenda nota pembelaan yang dilakukan oleh terdkawa ( Pledoi ). Dalam pledoi yang dibacakan langsung terdakwa Gafur, ada Sembilan fakta yang disampaikan oleh terdkawa didepan majelis, diantaranya adalah meminta kepada Majelis hakim untuk memenjarakan mantan Sekda Mamuju plt Daud Yahya dengan Bupati Mamuju Habsi Wahid. Karena keduanya yang disebut – sebut memerintahkan terdakwa Gafur meminjam uang untuk kepentingan kantor dan kepentingan perbelanjaan senjata api oleh Plt Sekda Daud Yahya serta biaya pembayaran pajak kekayaan pribadi Bupati Habsi Wahid.

Berikut petikan pledoi delapan halaman yang dibacakan langsung terdakwa Gafur dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju :

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat allah SWT, sholawat kepada rasulullah muhammad SAW, disertai doa semoga yang mulia ketua majelis hakim, yang mulia anggota majelis hakim beserta seluruh keluarga senantiasa dikaruniai nikmat sehat, berkah dan lindungan dari Allah SWT. Doa yang sama saya panjatkan kehadirat Allah SWT untuk yang mulia ketua pengadilan Negeri mamuju beserta keluarga. Doa yang sama saya panjatkan kepada yang saya hormati penuntut umum, penasehat hukum, panitera pengadilan mamuju beserta keluarga.

Dengan kerendahan hati saya menghaturkan terima kasih kepada yang mulia majelis hakim, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pledoi pribadi atau nota pembelaan pribadi sehingga saya dapat menjelaskan berbagai hal yang sebenarnya terjadi didalam kasus ” utang piutang pemkab mamujunyang melibatkan saya ” selain itu penyampaian nota pembelaan pribadi saya ini semoga bertujuan bisa terwujudnya keadilan yang menjadi dambaan anak bangsa.

Saya selaku anak bangsa yang berpendidikan sangat terbatas dan awam dalam masalah hukum, tentunya say tidak memiliki bobot yang memadai dalam menanggapi dakwaan atau tuntutan umum yang begitu rumit, penuh dengan asumsi dan perkiraan serta keyakinan sepihak.

Untuk itu tanggapan ataupun pembelaan secara yuridis sepenuhnya saya serahkan kepada tim kuasa hukum saya. Namun demikian dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan hal yang saya lihat, yang saya keluhkan dan yang saya rasakan.

Majelis hakin yang mulia. Saya lahir pada 36 tahun silam, saya adalah seorang pegawai negeri sipil yang belum pernah dihukum sebelumnya, saya adalah kepala rumah tangga dengan memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan yang masih duduk dibangku kelas III SD yang tentunya masih membutuhkan bimbingan dan arahan serta kasih sayang dari seorang ayah.

Saya memulai karir sebagai seorang PNS sejak tahun 2010 dan ditempatkan sebagai staf pada kanyor Kecamatan Mamuju. Tahun 2012 saya dipindah tugaskan ke bagian pemerintahan sekretariat daerah kabupaten mamuju atas SK yang ditandatangani oleh Drs. H. Habsi Wahid, MM selaku Sekda pada waktu itu dan di tahunnyang sama saya diminta menjadi bendahara pada bagian pemerintahan hingga akhirnya mengundurkan diri sebagai bendahara per 31 Desember 2015 dengan alasan pengembangan karir.

Majelis hakim yang mulia. Beberpa fakta yang ingin saya sampaikan bahwa :

1. Saya diangkat menjadi bendahara pada sekretariat daerah Kabupaten Mamuju sejak tanggal 11 maret 2016 sesuai SK Nomor : 188.45/154/KPTS/III/2016/BPKAD yang ditandatangani langsung oleh Drs. H. Habsi Wahid,MM selaku bupati Mamuju sesuai bukti yang telah saya perlihatkan kepada yang mulia majelis hakim sekaligus sebagai bukti untuk membantah kesaksian bupati Mamuju yang menyatakan bahwa saya sudah menjadi bendahara sebelum bupati Mamuju Habsi Wahid dilantik sebagai bupati yang faktanya bahwa Drs. H. Habsi Wahid, MM selaku bupatilah yang mengangkat saya sebagai bendahara.

2. Bendahara sekretariat daerah Kabupaten Mamuju di bawahi langsung oleh sekretariat daerah yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. Muh. Daud Yahya, M.Si, sehingga apabila ada kebijakan pimpinan atau perintah dari Sekda tanpa diketahui oleh bupati, itu sepenuhnya adalah kesalahan dari sekretariat daerah sebagaibatasan langsung saya, dan atasan langsung sekretariat daerah adalah bupati. Sehingga kebijakan atau perintah dari Sekda untuk melakukan peminjaman yang notabene tidak diketahui oleh bupati adalah bukan merupakan kesalahan bendahara tetapi kesalahan itu sepenuhnya oleh sekretariat daerh sebagai atasan langsung saya.

3. Bendahara sekretariat daerah Kabupaten Mamuju memiliki tugas pokok yaitu mencairkan, menyimpan dan membayarkan. Bendahara sekretariat Kabupaten Mamuju tidk sama dengan bendahara pada dinas-dinas atau kantor lain. Bendahara sekretariat Kabupaten Mamuju membawahi 9 bendahara yaitu :

1. Bendahara pembantu pada bagian umum dan perlengkapan
2. Bendahara pembantu pada bagian pemerintahan dan pertahanan
3. Bendahara pembantu pada bagian bina program
4. Bendahara pembantu pada bagian kesra
5. Bendahara pembantu pada bagian hukum
6. Bendahara pembantu pada bagian ekonomi
7. Bendahara pembantu pada bagian humas
8. Bendahara pembantu pada bagian organisasi
9. Bendahara pembantu kepala daerah dan wakil kepala daerah

Selain mengurusi belanja 9 bagian, bendahara sekretariat daerah Kabupaten Mamuju menangani belanja bupati, wakil bupati, sekretariat daerah, asisten I, asisten II, asisten III dan para staf ahli dan para supir, sehingga kebijakan dan rahasia pucuk pimpinan berada ditangan bendahara sekretariat daerah yang saat ini saya jabat.

4. Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 14.010.563.368,- angka yang cukup besar namun beberapa belanja mengalami over pagu salah satu diantaranya adalah belanja listrik dan belanja operasional bupati dan wakil bupati hanya sebesar Rp. 400.000.000,- pada tahun 2016. Anggaran operasional persentase dari besaran pendapatan asli daerah pertahun yang diberikan kepada bupati sebagai hak yang bisa digunakan secara pribadi atau disumbangkan kepada msyarakat melalui disposisi kepada bendahara sekretariat daerah kabupaten mamuju. Namun disposisi bupati dan wakil bupati melebihi dari pagu yang seharusnya hanya Rp. 400.000.00,- tetapi disposisi ke bendahara lebih 1 Miliar sehingga inilah yang menjadikan beban dan membebani belanja rutin kantor.

5. Pemerintah peminjam diluar adalah perintah langsung dari sekretariat daerah kepada bendahara, dan oleh bendahara mentodorkan kwitansi dan ditandatangani oleh sekretaris daerah sebagai pesetujuan yang disaksikan beberapa kali oleh saudara saksi Muh. Idrus selaku staf bendahara pada waktu itu dan digunakan untuk meminjam termasuk kepada Kharis Wijaya, Muh. Gazali, Hamsah Daaming dan ibu Rosdina namun ibu Rosdina menolak menggunakan kwitansi resmi pemda dengan bebagai alasan dan meminta kwitansi biasa sesuai bukti yang diperlihatkan oleh saksi kepada majelis hakim, sehingga kesaksian Muh. Daud Yahya yang menyatakan tidak mengetahui adanya peminjaman adalah sebuah kebohongan besar, uang pinjaman itu sepenuhnya tercatat sebagai kas dan digunakan langsung untuk menutupi belanjan yang over pagu.

6. Bupati Mamuju beberapa kali telah memerintahkan peminjaman baik secara langsung maupun melalui ajudan atau sekretaris pribadi salah satunya adalah pada saat bupati akan melakukan perjalanan ke singapura yang saat itu kas dalam keadaan kosong. Peeinfah itu juga telah saya sampaikan kepada sekretaris daerah dan sekretaris daerah menyetujui dengan menandatangani kwitansi peminjaman dan uang pinjaman tersebut ditransfer langsung ke rekening pribadi Drs. H. Habsi Wahid, MM. Hal ini telah diakui oleh saksi Muh. Gazali dalam kesaksiannya dan bukti transfer tersebut telah diperlihatkan kepada majelis hakim yang mulia pada sidang sebelumnya.

7. Selain permintaan belanja operasional bupati dan wakil bupati, terdapat pula permintaan pribadi bupati seperti pembayaran pajak kekayaan pribadi bupati, permintaan bembayaran pembelian senjata api oleh Sekda sebagaimana bukti yang telah diperlihatkan kepada majelis hakim yang mulia pada sidang pemeriksaan terdakwa sebelumnya, yang semuanya itu menggunakan dana kas sekretariat daerah yang pada akhirnya ditutupi dengan dana pinjaman.

8. Sebagian besar disposisi bupati adalah untuk bantuan pembangunan masjid, bantuan penyelesaian study serta kegiatan kemasyarakatan lainnya yang seharusnya tidak diarahkan ke bendahara sekretariat daerah Kabupaten Mamuju tetapi seharusnya di arahkan ke dinas sosial, kesra dan Bansos, karena disana sudah rtersedia anggaran untuk itu, namun bupati mamuju tidak melakukan hal itu.

9. Ditahun 2016, terdapat permintaan penggeseran anggaran triwulan III ke triwulan II dan anggaran triwulan IV digeser ke triwulan III yang di tandatangani oleh sekretaris daerah Drs. Muh. Daud Yahya dan saksi ahli DRG.Firmon,MPH yang menyatakan tidak adanya masalah anggaran tahun 2016. Permintaan penggeseran anggaran tersebut adalah menunjukan adanya masalah keuangan.

Majelis hakim yang mulia. Darinuraian yang telah saya sampaikan diatas dan berdasarkan pad fakta-fakta persidangan sebelumnya secara nyata dan jelas bahwa saya menjalankan perintah pimpinan, sehingga sangkaan pasal penipuan dan penggelapan yang dituduhkan kepada saya adalah kabur dan tidak mendasar.

Majelis hakim yang mulia. Jika menjalankan perintah pimpinan adalah sebuah kesalahan dan harus diberi hukuman kurungan badan, bagaimana dengan yang memberikan perintah, mengapa mereka tidak ikut dikurung ? Jika saya dipenjara karena menjalankan perintah pimpinan maka, Drs. Habsi Wahid, MM. Selaku bupati Mamuju dan Drs. Daud Yahya, M.Si selaku Sekda harus di penjarakan, karena merekalah yang paling bertanggung jawab sebagai pimpinan saya dan merakalah yang memerintahkan saya untuk meminjam diluar dan mereka pula yang menggunakan uang itu.

Saya memohon kiranya majelis hakim yang mulia memberikan saya keadilan, yang sebelumnya saya menganggap bahwa keadilan itu sudah tidak ada bagi kami sebagai bawahan setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum.

Saya memohon kiranya hukum tidak tumpul keatas tajam kebawah hingga memalui palu majelis hakim yang mulia keadilan itu benar-benar kami rasakan sebagai bawahan sekaligus sebagai penerima perintah.

Majelis hakim yang mulia. Genap tiga bulan lamanya saya mendekam dipenjara jauh dari keluarga, istri serta anak saya yang masih kecil, tanggung jawab saya sebagai suami harus menjadi beban istri saya termasuk mengantar dan menjemput anak saya disekolah. Sekiranya majelis hakim yang mulia bisa merasakan penderitaan batin saya, istri dan anak saya yang harus menanggung beban karena telah menjalankan perintah pimpinan yang tidak bertanggung jawab terhadap bawahannya, harus dihukum pidana bahkan harus mendapatkan gugatan perdata dari kasus utang piutang ini. Selain hukuman pidana dan oerdata yang saya jalani saat ini, saya pun telah dihukum oleh pimpinan saya dengan memindahtugaskan saya dari sekretariat daerah ke kantor camat Bonehau yang begitu jaih dari kota yang harus menempuh 4 jam perjalanan.

Majelis hakim yang mulia. Yakin bahwa Allah SWT tidak pernah lalai dan tertidur dalam menjaga ummatnya dan pengadilan-Nya lah adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Oleh karenanya say mohon agar yang mulia majelis memberikan putusan bebas, karena saya yakin yang mulia majelis hakim adalah orang-orang yang tidak akan berada dalam satu pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun. Dan yang mulia hakim adalah manifestasi tuhan di dunia dalam memutuskan suatu keadilan.

Seperti biasa, sidang dipimpin langusng ke majelis Herianto,SH,MH dan dua wakil anggota David Fredo Charles, SH MH dan Nurlely, SH. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Andri Yuliana, SH MH. Semantara kuasa hukum terdkawa Nasrun, SH bersama dengan Dedi SH. Diketahui Minggu depan sidang kembali dilanjutkan dengan agenda replik.

|Adjie

Please follow and like us:
Tags
Show More
loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker