Hukrim

Kadis PU sebut Bahwa Pekerjaan Rabat Beton 1,9 Miliar Tidak Kantongi Kontrak

MAMUJU, pojokcelebes.com | Dugaan adanya praktik curang yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) Provinsi Sulbar bersama dengan pihak ULP. Hingga berdampak ke salahsatu rekanan yang mengalami kerugian, akibat tidak dibayarkan hasil pekerjaan pembangunan jalan rabat beton dengan anggaran 1,9 Miliar yang bersumber dari dana APBD tahun 2018.

Terkait hal itu, Kadis PU Nasaruddin angkat bicara. Kepada sejumlah wartawan, pria yang akrab disapa Nas itu tetap bersikukuh dengan pendiriannya bahwa tidak tau menau terkait persoalan pekerjaan rabat beton yang dikerjakan salahsatu perusahaan tersebut hingga berujung adanya penutupan paksa. Kata dia, pekerjaan itu tidak ada kaitannya dengan Dinas PU, dengan alasan kata dia, bahwa pekerjaan tersebut tidak memiliki surat perintah kerja ( SPK ) dan dokumen kontrak.

” Jadi terkait adanya pekerjaan rabat beton oleh kontraktor tidak ada hubungannya dengan Dinas PU. Karena tidak ada surat perintah kerja dan dokumen kontrak. Bagaimana mau dibayarkan kalau tidak ada kontrak? ” kata Nas. Kamis (3/1).

Lebih lanjut Nas menjelaskan yang melayangkan kritikan kepada pihak ULP. Kata dia, ULP tidak bisa mengeluarkan perintah pekerjaan karena bukan tupoksinya yang ULP tau adalah hanya sebatas lelang. Masih dia, sebelum ada pekerjaan, bahwa memang paket itu sudah Tiga kali lelang. Namun pada tanggal 14 November 2018 oleh Pokja mengeluarkan penetapan tentang siapa pemenang. Lanjut dia, saat disedorkan lembaran penandatanganan penetapan, Nas langsung mempertanyakan karena lembaran tersebut tidak disertai dengan dokumen dari ULP.

” Bagaiamana saya mau buat kontrak kalau tidak punya dokumen. Saya sudah surat ini pihak ULP, namun balasannya, katanya tidak ada laporan Pokja ke ULP. Jadi saya mau bikin apa, bagaiamana buat kontrak kalau tidak ada dokumen, sementara pekerjaan sudah jalan,” urai Kadis PU Nasruddin.

Lanjut dia katakan, pekerjaan yang sudah berjalan itu tanpa mengantongi kontrak. Kadis juga mengaku, pernah melarang untuk tidak dilanjutkan pekerjaan tersebut dengan alasan tidak memiliki kontrak kerja. Namun pihak kontraktor tetap ngotot melanjutkan pekerjaannya.

” Saya sudah pernah larang melalui staf saya untuk tidak dilanjutkan pekerjaan itu dengan alasan tidak mengantongi kontrak. Tetapi rekanan tetap melanjutkan,” sebut Nas.

Menurut dia, jika seandainya tanggal 14 November 2018 diserahkan ke dinas mungkin bisa diproses. Tetapi Yang terjadi penyerahannya tanggal 20 Desember waktu yang mepet. Terkait hal ini kata dia, pihaknya akan tetapi mencari solusi agar tidak ada yang dirugikan.

” kita tetap akan mencari solusi, kita lihat nanti. Seandainya tanggal 14 November kemarin bisa dilakukan penyerahan dokumen ke dinas mungkin bisa kami proses. Tetapi ini, nanti tanggal 20 Desember baru diserahkan sementara waktu sudah mepet, bagaimana caranya,” urainya.

|Dji

Please follow and like us:
Tags
Show More
loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker