Nasional

Pasien ‘Miskin’ Berobat di RS Anuntaloko Parigi Kena Sanksi, Warga Unjukrasa

PARIMO, pojokcelebes.com | Pasien kurang mampu yang sedang berobat di RSUD Anuntaloko Parigi baru-baru ini mendapat ‘finalti’ dari Kepala Rumah Sakit karena belum melunasi biaya berobat. Padahal pasien tersebut adalah warga kurang mampu (miskin) dari desa pelawa Kecamatan Parigi Tengah yang perlu bantuan pemerintah daerah.

Namun, bagi pihak RSUD tidak mau peduli atas permohonan pasien untuk meringankan beban biaya berobat. Akibatnya, direktur RSUD dr Nurlela Harate menyita sejumlah barang milik pasien tersebut sebagai jaminannya.

Atas kebijakan yang diputuskan pihak RSUD itu membuat puluhan yang mengatasnamakan Front Peduli Masyarakat Miskin (FP2M) Kabupaten Parigi Moutong menggelar aksi damai di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, Senin (7/1/2019).

Aksi ini dilakukan, karena sejumlah barang milik pasien miskin dari Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah yang belum melunasi biaya berobat menjadi ‘sitaan’ sementara, seperti sertifikat tanah, BPKB Motor, dan lainya, sehingga kebijakan ini di nilai hanya menyusahkan pasien.

Koordinator lapangan FP2M Kabupaten Parigi Moutong, Munafri SH dalam orasinya menyampaikan tiga poin tuntutanya kepada pihak RSUD Anuntaloko Parigi yaitu meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu agar mencopot jabatan Dirut RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlela Harate.

BACA JUGA : https://pojokcelebes.com/2019/01/07/terkait-tuntutan-aksi-massa-fpm2p-dprd-parimo-akan-menggelar-rdp/

Selanjutnya, pihak RS agar memperbaiki sistem pelayanan yang dianggap kurang baik. Serta ditahun ini agar semua surat keterangan tidak mampu itu diberlakukan kepada seluruh masyarakat miskin yang berobat di RSUD Anuntaloko Parigi.

“Tuntutan ini tidak ada regulasi dan aturan hukum yang berlaku dirumah sakit, berarti regulasi ini tidak sesuai dan tidak punya dasar hukum, dan ibu Nurlela selaku Dirut di RSUD ini salah di mata hukum,” urai Munafri kepada wartawan usai menyampaikan orasinya di depan RSUD Anuntaloko Parigi Senin (7/1/2019).

Dia menilai sepertinya ada indikasi dugaan yang dilakukan oleh pihak RSUD yang dianggap melawan hukum dengan membuat kebijakan sendiri tanpa ada dasar hukum yang berlaku.

“Untuk saat ini kami tetap menunggu hasil hearing dari pihak DPRD Parimo, dan sesegera mungkin mengeluarkan surat rekomendasi untuk di proses hukum atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Orasi di depan RSUD Anuntaloko Parigi oleh massa aksi selanjutnya bergeser ke Kantor DPRD Parimo. Kedatangan massa aksi diterima oleh sejumlah anggota legislator dari komisi IV dipimpin Ismail Panti.

Dalam pertemuan itu, salah seorang anggota DPRD Parimo, Arif Alkatiri mengatakan, untuk melakukan hearing itu adalah wajib buat DPR.”Dan itu sudah disampaikan kepada ketua DPR bahwa hari Rabu itu akan dilakukan hearing bersama Dinas terkait” kata politisi Hanura ini.

Ia mengaku, hal seperti ini sudah berkali-kali terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, sehingga tuntutan pencopotan jabatan itu kita serahkan ke Eksekutif karena hal ini bukan kewenangan Legislatif.
“DPRD itu hanya bisa memberikan saran, usulan, dan rekomendasi kepada pimpinan, kemudian diteruskan ke Bupati terkait pencopotan jabatan, kata Aref.

| Pde

Please follow and like us:
Tags
Show More
loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close