Hukrim

Masyarakat Pakawa Pasangkayu Ancam Golput dan Tutup Jalan

Unjuk Rasa Tolak Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 Tetngan Tapal Batas

PASANGKAYU,pojokcelebes.com | Persoalan tapal batas di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkyu Kabupaten Pasangkyu dengan Kecamatan Rio Pakwa Kabupaten Donggala Provinsi Sulbar nampaknya semakin mamanas. Pasalnya, hingga saat ini masyarakat Pakawa belum menemukan titik terang dari kedua pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Terbukti, Selasa siang (9/1). Ratusan masyarakat Pekawa menggelar unjuk rasa di kantor DRPD Pasangkayu dengan membawa sejumlah tuntutan terkait penyelesaian tapal batas yang hingga kini belum mendapatkan solusi dari Peemrintah setempat. Sejumlah tuntutan yang dibawa oleh Massa aksi, sahsatunya adalah menolak Permendagri nomor 60 Tahun 2018 tentang penetapan tapal batas antara Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, jika tuntutan tidak terpenuhi ribuan warga Desa Pakawa akan mengancam tutup jalan desa, bahkan tidak akan memberikan hak suaranya pada Pemilu serentak.

” Jika tidak dicabut Permendagri nomor 60 tahun 2018 terkait tapal batas atau tidak direvisi. kami akan tutup jalan desa dan tidak akan memberikan hak suara pada Pemilu mendatang, ” teriak salahsatu orator di depan kantor DPRD pasangkayu.Jaya

Warga Pakawa yang melakukan demo didepan kantor DPRD Pasangkayu dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan penolakan wilayah desa mereka diambil alih kabupaten Donggala.Massa mengaku selama ini dirugikan dengan terbitnya Permendagri nomor 60 tahun 2018 yang mencaplok sebagian wilayah kabupaten pasangkayu masuk ke wilayah kabupaten Donggala.

” yang pastiya kami dirugikan dengan diterbitkannya Permendagri tersebut, yang mencaplok sebagian wilayah kami masuk dalam wilayah Donggala. Dan ini kami tidak terima.” teriak Jaya.

Kemarahan warga yang merasa di rugikan Permendagri tersebut, jika tidak di penuhi tuntutannya, mengancam akan memboikot jalan menuju Kecamatan Rio Pakawa Kabupaten Donggala dan Desa Pakawa.

“apa bila tuntutan tentang penolakan penetapan tapal batas kedua kabupaten yang saling berbatasan tersebut tidak segera direvisi oleh pemerintah pusat. Dipastikan akan menjadi persoalan besar bagi kedua kubu yang saling berbatasan, ” tegasnya.

Setelah melakukan orasi secara bergantian didepan kantor DPRD Pasangkayu, massa aksi kemudian ditemui anggota DPRD.Setelah mendapatkan penjelasan dari anggota DPRD dan bagian pemerintahan kabupaten pasangkayu, massa aksi masih menyuarakan ancamannya jika aspirasinya tidak di penuhi tetap akan Golput pada pemilu akan datang.

“ warga diwilayah perbatasan tak akan ikut serta dalam pemilu serentak mendatang bila tuntutan kami tentang pencabutan permendagri soal tapal batas tak segera direvisi oleh pemerintah pusat.” Tegas Jaya usai berdialog dengan anggota DPRD.

Sebelum membubarkan diri, massa pendemo bersama dengan anggota DPRD Pasangkayu dan pemerintah kabupaten pasangkayu dan tokoh masyarakat serta massa aksi kemudian membubuhkan tanda tangan diatas petisi sebagai aksi penolakan terhadap terhadap permendagri nomor 60 tahun 2018.

|Dji|Jon

Please follow and like us:
Tags
Show More
loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close