Politik

Masa Tenang, Bawaslu Sulbar Mulai Turunkan Ratusan APK

MAMUJU,pojokcelebes.com | Memasuki masa tenang jelang pelaksaan Pemilu serentak, yang akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 17 April 2019 khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Ratusan alat peraga kampanye ( APK ), terhitung pukul 00.00 wita hari Minggu tanggal 13 April 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ) dari Enam Kabupaten serentak melakukan tugasnya melakukan pengawasan dengan menurunkan sejumlah APK.

Kordinator devisi penindakan dan pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar ) Ansharullah A. Liddah, SH, MH kepada pookcelebes.com mengatakan, berdasarkan perturan PKPU. Sejak memasuki pukul 00.00 wita. Seluruh bentuk aktifitas kampanye termasuk pemasangan APK dan APS serta stiker milik Caleg itu sudah dilarang dilakukan. Pelarangan kata dia terhitung mulai tanggal 13 sampai tanggal 16 atau sudah masuk masa tenang hingga pencoblosan.

” Terhitung dini hari pak, kami sudah melakukan patroli pengawasan, termasuk penurunan APK secara serentak di Enam kabupaten Provinsi Sulbar, ” kata Ansharullah kepada pojokcelebes. Minggu 13 April 2019.

Selain itu kata dia, segala bentuk aktifitas kampnye yang diatur dalam undang – undang nomor 7 tahun 2017 dan peraturan PKPU. Sedianya tidak boleh lagi dilakukan saat masuk dimasa tenang. Olehnya itu kata dia, meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pengawas pemilu bagi yang mengetahui masih ada bentuk kampanye atau penyebaran bahan kampanye apalagi dalam konteks money politik selama masa tenang .

” Kalau sudah masuk masa tenang,sudah tidak adalagi aktifitas kampanye, baik penyebaran bahan kampanye seperti baju kaos, kelender dan kartu nama yang tertulis nama Caleg serta nomor urut. Termasuk yang kami intens mengawasinya adalah money politik yang sangat rentang pada masa tenang ini. Terkait hal ini jika ada temuan, masyarakat boleh melaporkan kepada pengawas pemilu terdekat, ” tegas Ansharullah

Selain itu kata dia, kampanye dalam bentuk iklan yang sebelumnnya marak di media dalam jaringan ( Daring ), surat kabar serta eletronik termasuk tivi sesuai dengan peturan nomor 7 tahun 2017. Kata dia, diminta kepada pemilik media untuk tidak bisa lagi dilakukan penayangannya iklan dalam bentuk kampenye tersebut. Jika hal itu dilakukan, pastinya akan menunggu sanksi sesuai dengan aturan berlaku.

” Semua media tidak boleh lagi menayangkan iklan dalam bentuk kampanye, baik di koran – koran, media online maupun tivi itu dengan tegas saya katakan tidak boleh lagi ada penayangan iklan dalam bentuk kampanye, ” tegasnya.

Dia menambahkan, bahwa sebelumnnya pihak Bawaslu telah melakukan pengukuhan kepada sejumlah pengawas dan saksi TPS, mulai dari tingkat kecamatan maupun desa dan kelurahan serta pengawas tempat pemungutan suara. Hal itu dilakukan untuk menciptakan Pemilu yang jujur adil dan rahasia.

|Adjie

Please follow and like us:
Tags
Show More
loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker