Hukrim

Rabu, 3 Juli 2019 - 19:15 WIB

4 bulan yang lalu

logo

SIDANG - Dua saksi terlihat memberikan keterangan seputar perkara Korupsi Lampu jalan Polman .

SIDANG - Dua saksi terlihat memberikan keterangan seputar perkara Korupsi Lampu jalan Polman .

Kades Mapilli Barat, Jadi Saksi pada Sidang Korupsi Lampu Jalan Polman

POLMAN,pojokcelebes.com | Kepala Desa Mapilli Barat, Darwis Kawandi bersama dengan dua orang PNS Jalaluddin serta honorer Husnawati Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ) Kabupaten Polman. Bersaksi di persidangan Tipikor pengadaan lampu jalan di Polman. Rabu (4/7), yang menyeret nama Kepala Bidang Pemdes, Andi Baharuddin serta direktur Cv. Binanga, Haeruddin menjadi terdakwa.

Tiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU ), Yanuar Fihawano.SH. Dicecar sejumlah pertanyaan oleh Majelis Hakim, Jaksa penuntut serta kuasa hukum.

Seperti keterangan sanksi Kades Mapilli Barat, Darwis Kawandi, dihadapan majelis hakim mengakui adanya progran pengdaan lampu jakan didesanya selama Dua kali yaknubtahun 2016 dengan 2017. Darwis juga mengaku, tentang pengadaan lampu jalan itu berdasarkan arahan dari pihak dinas PMD termasuk harga yang sudah disepkati dengan jumlah 23 juta 500 ribu per unitnya. Dan harga itu, sudah menjadi kesepakatan 144 Kades di Kabupatem Polman.

” Harganya murah dan kualitas bagus. Dan harga itu kami sudah ditawarkan oleh rekananya. Dan lampu itu tidak ada yang dijual di Polman, makanya kami ambil dengan ketentuan kami terima beres” ujar Darwis.

Darwis juga mengaku, bahwa pengadaan lamlu jalan didesanya berlangsung Dua kali. Pada tahun 2016 Pemdes adakan lampu jalan dengan jumlah 5 unit sementara tahun 2017 berkurang menjadi 4 unit. Dan harganya pada dua kali pengadaan jumlahnya tidak berubah yakni 23 juta 500 ribu perunitnya.

” Untuk Desa kami yang mulia setahu saya, Dua kali melakukan program pengadaan lampu jalan di Desa Mapilli Barat, tahun 2016 sebanyak 5 unit dan tahun 2017 sebanyak 4 buah.” Tuturnya.

Selain itu, senada dengan kesaksian Jalaluddin, seorang staf PNS Dinas PMD, dihadapan majelis hakim mengaku, bahwa menerima uang dari setiap kepala desa ( Kades ) dari harga lampu jalan yang dibayarkan secara tunai ataa petunjuk dari terdakwa Haeruddin yang merupakan rekanan sebagai pengadaan barang lamou jalan . Saksi Jalaluddin juga mengaku, setelah uang yang dikumpul atas pembayaran lampu jalan secara tunai oleh setiap Kades. Terdakwa mengaku, atas perintah Haeruddin, uang tersebut dijemput oleh salahseorang pegawai BRI.

” uang dari harga lampu jalan yang mulia yang berhasil saya kumpul kurang lebih 15 Kades. Atas perintah terdakwa Haeruddin, disuruh dijemput salahsoersng pegawai BRI, daan saat itu saya serahkan yang mulia,” jelas Jalaluddin.

Sidang yang dipimpin langsung hakim Tipikor Andi Adha, SH dan dua hakim anggota Irwan Ismail,SH.MH serta Yudikasih Waruwu,SH.MH. Sidang kembali digelar pada Rabu depan dengan agenda masih seputar pemeriksaan saksi.

Seperti dalam pembacaan dakwaan Jaksa penuntut pada sidang perdana , menyebutkan bahwa terdakwa Andi Baharuddin saat itu selaku Kepala bidang Pemdes, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dengan jumlah 4,1 Miliar dalam pengadaan lampu jalan tenaga surya yang bersumber dana alokasi desa ( ADD ) tahun 2016. Selain itu, dalam dakwaan JPU menyebutkan, saat dievaluasi RAPBDES yang di isi kegiatan – kegiatan yang akan dibiayai khusunya pengadaan lampu jalan tenaga surya. Bahwa di bulan Mei 2016 saat dievaluasi RAPBDES terjadi pertemuan antara terdakwa Andi Baharuddin selaku kepala bidang dengan para Kades se Kabupaten Polman. Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa Haeruddin selaku diatributor diperkenalkan oleh terdakwa Andi Baharuddin didepan para Kades yang hadir di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ) Kabupaten Polman. Dan kala itu, para Kades diarahkan agar membeli lampu kepada terdakwa Haeruddin dengan harga 23 juta 500 ribu. Dalam rapat tersebut juga disebutkan, bahwa terkesan ada penekanan dari terdakwa Andi Baharuddin, dengan nada jika Kades tidak mau mengambilnya APBD tidak akan disahkan Rapbdes serta ADD tidak dicairkan. Dalam pembaca dakwaan disebutkan juga bahwa tedakwa Haeruddin selaku distributor tidak ada kewenangan melakukan pengadaan listrik dengan alasan tidak berkompeten sesuai dengan peraturan menteri ESDM RI nomor 35.

Sedangkan dakwaan Haeruddin selaku direktur CV Binanga. Hampir sama dengan isi dakwaan Andi Baharuddin. Hanya saja, terdakwa Haeruddin sebagai distributor terkesan menaikkan harga lampu perunit seharga 23 juta dari harga 20 juta. Sehingga ditemukan kerugian negara 8 Miliar.

Pantauan pojokcelebes.com. Sidang dugaan korupsi lampu jalan di Polman sangat menyita perhatian warga termasuk keluarga kedua terdakwa. Bahkan setiap persidangan tak luput dari pantauan KPK.

|Adji

Artikel ini telah dibaca 378 kali

Baca Lainnya