Hukrim

Kamis, 4 Juli 2019 - 20:44 WIB

3 bulan yang lalu

logo

SIDANG - Terdakwa Abdul Rahman duduk dikursi pesakitan sidang Tipikor Mamuju, dalam agenda pembacaan nota pembelaan oleh kuasa hukumnya.

SIDANG - Terdakwa Abdul Rahman duduk dikursi pesakitan sidang Tipikor Mamuju, dalam agenda pembacaan nota pembelaan oleh kuasa hukumnya.

Kuasa Hukum Terdakwa APK, Minta Kliennya Dibebaskan dari Tuntutan

MAMUJU,pojokcelebes.com | Kuasa hukum Abdul Rahman, terdakwa alat peraga kampanye ( APK ) KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017. Dedi, SH, meminta kliennya dibebaskan dari semua tuntutan hukum.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa, Dedi, SH, saat membacakan nota pembelaan pada peraidangan Tipikor APK milik KPU Provinsi Sulawesi Barat. Kamis sore (4/7).

Pada sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum ( JPU ), menuntut terdakwa 2 tahun 6 bulan kurungan penjara karena terbukti bersalah hingga merugikan keuangan negara dengan jumlah 2,4 Miliar berdasarkan hasil audit BPK-P.

Melalui pembacaan nota pembelaan dengan 58 halaman yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa Dedi SH, menyebutkan berdasarkan tuntutan JPU terhadap kliennya, kata dia, tidak memenuhi unsur terutama pasal 2 dan pasal 3 pada undang – undang Korupsi.

Dedi menjelasakan pada pasal 2 disebutkan, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Lebih lanjut kata Dedi, untuk Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

” Dua pasal ini yakni pasal Dua dan Tiga dalam tuntutan JPU, tidak terbukti yang dilakukan terhadap klien kami. Ya mau tudak mau harus dibebasakan, ” jelas Dedi kepada pojokcelebes.com saat ditemui usai persidangan.

Dedi juga menjelaskan, bahwa terdakwa mengakui menyuru Sidik dan Rusli untuk membuat kerangka acuan kerja ( KAK ) serta Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ). Namun kliennya tidak tau menau ada pertemuan dan pembicaraan yang dilakukan oleh Sidik dengan rekanan. Selain itu, dalam fakta persidangan bahwa ada pertemuan antara Sidik dengan rekanan serta Rusli. Selain itu disebutkan dalam fakta peraidangan bahwa nama Rusli juga turut memyusun KAK padahal bukan pegawai KPU.

” Sebenarnya yang memenuhi unsur menjadi tersangka adalah Sidik, Rusli dan rekanan. Karena ketiganya diduga ada kesepakatan bersama,” jelas Dedi.

Seperti biasa, sidang yang digelar sore hari itu, dipimpin langsung Tiga hakim Tipikor diketuai oleh Andi Adha, SH dengan Dua anggota hakim, Irawan Ismail,SH.MH serta Yudikasih Waruwu,SH.MH. Sidang selanjutnya akan digelar dengan agenda tanggapan Jaksa penuntut atas pembacaan nota pembelaan kuasa hukum terdakwa.

|Adji

Artikel ini telah dibaca 224 kali

Baca Lainnya