Hukrim

Kamis, 11 Juli 2019 - 17:40 WIB

6 hari yang lalu

logo

Mantan Sekretaris KPU Abdul Rahman, tertunduk mendengar pembacaan amar putusan majelis hakaim PN Tipikor.

Mantan Sekretaris KPU Abdul Rahman, tertunduk mendengar pembacaan amar putusan majelis hakaim PN Tipikor.

Mantan Sekretaris KPU di Vonis 4 tahun Penjara Denda 200 Juta

MAMUJU,pojokcelebes.com | Mantan sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), Abdul Rahman menjadi terdakwa tindak pidana korupsi ( Tipikor ) alat peraga kampanye ( APK ) tahun 2017. Rabu sore (11/7) di pengadilan Tipikor Mamuju, divonis Empat tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor dan denda 200 juta subsider Tiga bulan penjara. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya Dua tahun Enam bulan penjara,

Pembacaan amar putusan yang dipimpin ketua Majelis hakim, Andi Adha, SH, dengan dua hakim anggota Irawan Ismail, SH.MH dan Yudikasi Waruwu, SH.MH, menyebutkan terdakwa Abdul Rahman terbukti bersalah sesuai dakwaan dengan memperkaya diri sendiri atau korporasi hingga merugikan keuangan negara sejumlah 2,4 Miliar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

“Menyatakan terdakwa Abdul Rahman,terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan vonis Empat tahun penjara dengan denda 200 juta subsider 3 bulan penjara,” ucap ketua Mejelis hakim, Andi Adha, SH dengan ketukan palu saktinya

Diketahui, pada sidang putusan perkara Tipikor APK yang menyeret mantan Sekretaris KPU provinsi Sulawesi Barat duduk di kursi pesakitan. Setelah hakim membacakan amar putusan, terdakwa Abdul Rahman tampak menunduk diam, namun tangisan rekan dan keluarga terdakwa khsusnya istri tak terbendung.

” saya tidak sangka bapak Abdul Rahman di vonis sebanyak itu padahal tuntutan JPU hanya Dua tahun Enam bulan penjara,” celetuk salahseorang ibu yang mengaku keluarga terdakwa.

Ditempat yang sama, di temui usai sidang pembacaan amar putusan, Kuasa hukum terdakwa Abdul Rahman mengaku, pada pembacaan amar putusan hakim berkesimpulan dari tuntutan sebelumnnya terhadap kliennya jatuh pasal 3, namun hakim berkesimpulan lain jatuh pada pasal pasal 2. Lanjut diakatakan, dalam uraian putusan hakim kerugian negara itu tidak dibebankan kepada terdakwa. Namun menurut Nasrun, perkara ini tidak adil dimana berdasarkan dengan fakta persidangan kliennya tidak menikmati tetapi nama – nama yang disebut dalam fakta persidangan tidak ditersangkakan.

“Kami berharap kepada jaksa dan polisi menindak lanjuti keputusan hakim ini. Jika ini tidak ditindak lanjuti akan jadi preseden buruk bagi penegak hukum di Sulbar,” tegas Nasrun yang mengaku masih rembuk dengan terdakwa terkait dengan putusan hakim dan menyebutkan masih pikir – pikir selama satu minggu apakah diterima atau banding.

|Adji

Artikel ini telah dibaca 187 kali

Baca Lainnya