Celebes Nasional

Minggu, 14 Juli 2019 - 14:56 WIB

3 hari yang lalu

logo

DEMO - Bupati Mamuju, Habsi Wahid didampingi ketua DPRD, Suaredah Suhardi, menemui massa aksi dibelakang kantor DPRD baru Mamuju.

DEMO - Bupati Mamuju, Habsi Wahid didampingi ketua DPRD, Suaredah Suhardi, menemui massa aksi dibelakang kantor DPRD baru Mamuju.

Bupati Mamuju Habsi Wahid, Temui Massa Aksi

MAMUJU,pojokcelebes.com | Demo yang berujung bentrok antara Polisi dengan mahasiswa Himpunan Mahasiswa ( HMI ) Cabang Manakarra, mewarnai HUT Bhayangkara ke 479 tahun.

Awalnya puluhan massa HMI Cabang Manakarra, menyampaikan tuntutannya di belakang gedung baru DPRD Kabupaten Mamuju, dan masa aksi meminta kepada bupati bisa menghadirkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabuoaten Mamuju untuk transparan data terkait GTT/PTT. Selanjutnya massa aksi meminta agar DPRD Kabupaten Mamuju, memperlihatkan surat rekomendasi BPK ke Pemda Mamuju tentang rasionalisasi GTT/PTT. Diminta DPRD mempertanyakan keluarnya surat kontrak (SK) GTT/PTT di bulan Mei yang disinyalir menyalahi aturan. Selain itu massa aksi meminta kepada DPRD Kabupaten Mamuju, mempertanyakan mekanisme gaji tenaga kontrak yang baru masuk sejak tanggal keluarnya SK. Dan terakhir, masalah juga meminta kepada DPRD Kabupaten Mamuju, meminta Pemda untuk mengupah mereka yang sudah bekerja selama 5 bulan kepada daerah hingga hari ini belum dibayarkan.

” Disini kita lihat kawan – kawan bahwa kebijakan pemerintah di Kepemimpinan Bupati Mamuju, dinilai tidak pro terhadap rakyat. Misalnya, penzaliman pada kaum kecil yang tak berdaya, para tenaga kontrak yang diputus kontraknya dan pemutusan itu cacar prosedur,” ujar ketua Cabang Mankarra, Sopliadi.

Aksi demo yang sempat caoes itu yang memaksa massa aksi meminta tanggapan orang nomor satu di Kabupatem Mamuju itu ( Bupati ). Sekitar pukul 11.05 waktu setempat. Terlihat, usainya acara sidang Paripurna DPRD. Bupati Mamuju Habsi Wahid, didampingi Wakil Bupati Mamuju Irwan SP Pababari, dan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Suraedah Suhardi menemui massa aksi. Dihadapan massa Habsi Wahid, menjelaskan terkait tuntutan pendemo mengatakan, keinginan massa yang ingin berkonsultasi didalam Kantor DPRD Kabupaten Mamuju, itu menjadi kewenangan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju. Lanjut Habsi katakan, kebijakan pemerintahan itu berjalan sesuai aturan dan berdasarkan petunjuk lembaga terkait. Menurut dia, Pemda Mamuju beberapa bulan kemarin telah diperiksa BPK atas laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah ( LHP ), salah satu hasil menjadi sorotan BPK yaitu ada 8000 tenaga kontrak dengan anggaran 50 Miliar. Kata dia, disampaikan oleh ketua BPK bahwa hasil beban kerja, ada kelebihan tenaga kontrak. Dan Pemda Mamuju direkomendasikan hanya bisa dicover 2500 orang tenaga kontrak yang rasional.

” Untuk memenuhi rekomendasi BPK tentunya kami memberikan laporan sejauh mana ketidak rasionalan antara jumlah tenaga kontrak dengan beban kerja.” Sebut Bupati Mamuju dihadapan massa aksi.

Salain kata dia, bahwa SK kontrak itu hanya berlaku 1 tahun, jika tidak dipakai lagi bisa diputus kontraknya.

” Kami akan berkonsultasi kembali dengan BPK, jika ada menurut BPK yang tidak sesuai maka kita akan SK akan ulang tenaga kontrak” ujarnya.

Sementara tanggapan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Suraedah Suhardi, mengaku akan menemui pengunras didalam Gedung Baru Kantor DPRD Mamuju.

” Sekiranya kita akan bicarakan bersama setelah tamu undang sudah meninggalkan gedung,” pinta Suraidah.

Demo yang berlangsung sejak pagi hari hinga siang. Dijaga ketat Kepolisan setempat.

|Adji

Artikel ini telah dibaca 262 kali

Baca Lainnya