Hukrim Nasional

Sabtu, 20 Juli 2019 - 22:57 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Mantan Sekretaris KPU Abdul Rahman, tertunduk mendengar pembacaan amar putusan majelis hakaim PN Tipikor.

Mantan Sekretaris KPU Abdul Rahman, tertunduk mendengar pembacaan amar putusan majelis hakaim PN Tipikor.

Pasca Vonis Abdul Rahman Korupsi APK, JPU dan PH Keduanya Banding

MAMUJU,pojokcelebes.com | Pasca vonis Empat tahun oleh hakim Tipikor Mamuju, terhadap mantan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ). Tanggal 11 Juli 2019. Diketahui, penasehat hukum terdakwa Abdul Rahman, bersamaan dengan Jaksa penuntut menyatakan sikap banding.

Seperti yang disampaikan oleh penasehat hukum ( PH ) terdakwa Dedi,SH, dengan tegas menyatakan banding. Pernyataan banding itu diketahui setelah waktu tujuh hari diberikan oleh majelis hakim pasca pembacaan putusan beberapa hari lalu. Dan terbukti, hari Kamis kemarin tanggal 18 Juli 2019, penasehat hukum terdakwa menyatakan banding di Pengadilan Negeri ( PN )Mamuju.

” iya hari Kamis kemarin tanggal 18, kami nyatakan banding di PN Mamuju,” kata Dedi kepada pojokcelebes.com.

Dedi menilai, atas vonis kliennya Empat tahun sangat berat karena pasal yang memberatkan kliennya adalah pasal 2 undang – undang Korupsi. Dia menyebutkan, dalam tuntutan Jaksa penuntut umum diketahui pasal yang dituntut terhadap kliennya adalah hanya pasal Tiga bukan pasal Dua. Atas itu kata Dedi, berdasarkan pertimbangan kliennya atas vonis hakim Empat tahun yang diberikan kepada oleh Hakim, menyatakan sikap banding.

” Berdasarkan pertimbangan klien kami, meminta kepada kami sebagai PH untuk banding. ” ujar Dedi

Ditempat terpisah, Kajari Mamuju, Ranu Indra, juga mengaku bahwa pasca putusan majelis hakim terhadap terdakwa Abdul Rahman, yang divonis bersalah dengan hukuman Empat tahun. Pihak Jaksa penuntut juga menyatakan banding dengan alasan tuntutan barang bukti oleh Jaksa penuntut terhadap terdakwa tidak sesuai dengan putusan hakim. Dimana dana yang dikembalikan oleh terdakwa harus dikembalikan ke penyidik bukan ke kas negara.

” Kami banding bukan jumlah putusan hakim terhadap terdakwa. Tapi kami banding karena alasan barang bukti yang dituntut Jaksa tidak sesuai dengan putusan hakim.”singkat Kajari Mamuju.

Seperti yang diberitakan pojokcelebes.com. Hari Rabu sore tanggal 11 Juli 2019. Menjadi hari yang amat menyedihkan bagi terdakwa Abdul Rahman, bersama dengan keluarganya. Betapa tidak, terdakwa korupsi APK divonis bersalah oleh majelis hakim Tipikor Mamuju, selama 4 tahun penjara dengan denda 200 juta subsider Tiga bulan penjara. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya Dua tahun Enam bulan penjara.

Hakim Tipikor menilai bahwa terdakwa Abdul Rahman, terbukti bersalah sesuai dakwaan dengan memperkaya diri sendiri atau korporasi hingga merugikan keuangan negara sejumlah 2,4 Miliar, dan bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

|Adji

Artikel ini telah dibaca 3870 kali

Baca Lainnya