Hukrim

Selasa, 13 Agustus 2019 - 10:16 WIB

2 minggu yang lalu

logo

foto ilustrasi, bibit sawit yang siap tanam.

foto ilustrasi, bibit sawit yang siap tanam.

Lagi, Dua Mantan Pokja Provinsi Sulawesi Barat Terseret Kasus Korupsi

MAMUJU,pojokcelebes.com | Dugaan praktik curang memperkaya diri sendiri terkuak setelah Unit Tipikor Satreskrim Polres Mamuju Utara, menetepakan dua orang tersangka pengadaan bibit kelapa sawit pada Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ) tahun anggaran 2013.

Kedua mantan Pokja dilingkungan Provinsi Sulbar yang terseret kasus korupsi diketahui berinisial yakni inisial HAM (42) dan HAS (47), setelah dilakukan gelar perkara selama dua hari yang dikuatkan dua alat bukti yang ditemukan penyidik.

Kasat Reskrimum Akp Rubertus Roejito, mengatakan gelar perkara dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 23 / VI / 2019 / SPKT / RES Matra, tanggal 24 Juni 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik / 19. a/VI/2019/Reskrim, tanggal 24 Juni 2019

Kata dia, setelah melakukan gelar perkara dan diskusi yang alot, akhirnya penyidik menarik kesimpulan untuk meningkatkan status Saksi menjadi tersangka dengan pertimbangan.  Bahwa Pengadaan bibit sawit Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar yang dilaksanakan oleh HAS diduga terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa dan tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana yang telah di sepakati dalam SPK atau kontrak serta adanya kerjasama yang tidak sehat dimana dokumen pembelian kecambah sawit dari PT. Bakti Tani Nusantara, batam yang dimasukkan dalam Dokumen Penawaran CV. Menara Konstruksi duga di rekayasa dan HAM selaku anggota Pokja menetapkan CV. Menara konstruksi sebagai pemenang lelang. Meskipun tidak memenuhi persyaratan teknis lelang serta tidak mengecek keaslian dokumen penawaran CV. Menara Konstruksi dan menerima Fee serta HAS selaku pelaksana kegiatan menyerahkan hanya sebagian bibit sawit kepada 11 kelompok tani penerima bibit di Wilayah Mamuju Utara dimana realisasi penyaluran bibit sawit kepada 11 Poktan wilayah Mamuju Utara.

Menurut Roejito, bBerdasarkan SPK atau Kontrak volume bibit sebanyak 66.111 untuk 3 wilayah yakni Mamuju, Mateng Dan Mamuju Utara, namun untuk volume bibit wilayah Mamuju Utara, yang disalurkan ke Poktan tidak sesuai volume kontrak sehingga ada selisih bibit sawit yang tidak disalurkan.

“Berdasarkan Hasil Audit Investigasi BPKP Potensi kerugian Negara sebesar Rp. 912.503.390,00 yang di keluarkan pada tanggal 12 Desember 2018.”sebut Roejito

Lanjut dia, untuk kedua tersangka akan dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang RI No.31 tahun 1999 sebaimana diubah Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan TP. korupsi Jo Pasal 55 ke-1e KUHPidana.

“Tersangka akan dilakukan pemeriksaan Minggu depan setelah sudah dinaikkan statusnya menjadi tesangka,”ujarnya

|Adji

Artikel ini telah dibaca 442 kali

Baca Lainnya