Hukrim

Sabtu, 12 Oktober 2019 - 05:57 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Dua  terdakwa korupsi lampu jalan tenaga surya di Polman, Andi Baharuddin bersama Haeruddiin terlihat duduk kursi pesakitan PN Tipikor Mamuju.

Dua terdakwa korupsi lampu jalan tenaga surya di Polman, Andi Baharuddin bersama Haeruddiin terlihat duduk kursi pesakitan PN Tipikor Mamuju.

Dua Terdakwa Korupsi Lampu Jalan Tenaga Surya Dituntut Berbeda

POLMAN, pojokcelebes.com | Dua terdakwa Korupsi lampu jalan tenAga surya yakni Andi Baharuddin dengan Haeruddin, akhirnya dituntut oleh jaksa penuntut Umum ( JPU ) dalam sidang dengan pembacaan amar tuntutan oleh pihak JPU, Kamis kemarin (10/10). Untuk terdakwa Haeruddin dengan nomor perkara 7 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Mam, mendapat tuntutan 7 tahun penjara, uang penggati Rp. 8.169.719.424,43 Subs. 3 tahun penjara dan denda 200 juta Subs 6 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Andi Baharuddin dengan nomor perkaranya 6  /Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Mam, mendapat tuntutan lebih ringan yakni 3 tahun kurungan badan denda 150 juta sub 6 bulan kurungan badan.

Dalam pembacaan tuntutan oleh JPU Yanuar, SH bersama dengan Andi Rieker, SH bahwa perbuatan terdakwa Andi Baharuddin bersama – sama dengan terdakwa Haeruddin selaku Direktur CV. Binanga yang penuntutannya adalah merupakan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUH Pidana. Dimana kata dia perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, yakni bahwa pada tahun 2016 sebanyak 144 desa di kabupaten Polman melaksanakan kegiatan pengadaan lampu jalan tenaga surya dengan bersumber dari Alokasi Dana Desa yang tercantum didalam Anggaran Pembelanjaan Dana Desa ( APBD Desa ). Bahwa adapun mekanisme penganggaran APBD desa di Kabupaten Polman yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Kabupaten Polman, menerima jumlah besaran Pagu Anggaran dari DPKAD Kabupaten Polman Bahwa berdasarkan Jumlah PAGU yang diberikan tersebut DPMD, kemudian membagi jumlah anggaran tersebut kepada 144 Desa di Kabuapten Polman berdasarkan formula regulasi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setelah dibagi dan ditentukan jumlah per desa kemudian dituangkan kedalam SK Bupati tentang Penetapan Besaran PAGU sementara Anggaran Alokasi Dana Desa.

Pada SK Bupati Nomor : KPTS/140/703/HUK tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Besaran PAGU sementara Anggaran Alokasi Dana Desa, kemudian diserahkan kepada para kepala Desa yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh para Kepala Desa dengan membuat RAPBDS yang berisi item item kegiatan yang akan dibiayai, setelah kepala Desa menyusun RAPBDS tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Polman untuk dilakukan evaluasi sinkronisasi program Kabupaten.

Lanjut dia sebutkan, bahwa sesuai SK Bupati Nomor : 358 tanggal 07 November 2017 tentang Penetapan besaran PAGU Anggaran Alokasi Dana Desa, pada tahun 2017 untuk 144 desa di Kabupaten Polman kembali mengadakan lampu jalan tenaga surya yaitu sebanyak 715 unit tanpa membuat HPS sehingga bertentangan dengan “Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2015, tentang tata cara pengadaan barang / Jasa di Desa pasal 9 ayat (1) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa meliputi : a. rencana anggaran biaya ( RAB ) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan kembali memesan lampu tersebut kepada Haeruddin sebanyak 1 (satu) unit Lampu Jalan seharga Rp . 23. 500.000 , –  dengan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan pada “ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa Pasal 11 huruf c “ TPK melakukan negosiasi ( tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah”, dimana Haeruddin dari CV Binanga membuat seolah olah dilakukan negoisasi harga antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK ) Desa dengan rekanan berdasarkan Berita Acara Negosisasi/ Klarifikasi yang mana didalam Berita Acara tersebut harga yang ditawarkan Rp. 20.950.000,-/ unit dan kemudian dinegoisasikan menjadi Rp. 23.500.000,- / unit lebih mahal Rp. 2.550.000,-/ unitnya sehingga bukan harga yang lebih murah yang didapatkan melainkan harga yang lebih mahal dan menyalahi ketentuan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

JPU yanura menyebutkan, bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK – P ) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor : SR-63 / PW32 / 5 / 2019 tanggal 2 April 2019 untuk tahun 2017 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.031.886.027,19. ( empat milyar tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua puluh tujuh koma dua sembilan belas rupiah ) Sehingga total kerugian keuangan negara pada tahun 2016-2017 yaitu Rp. 8.169.719.424,43 ( Delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah empat puluh tiga sen ).

Acara persidangan di Pengadilan Tipikor Mamuju, diketuai oleh Majelis Hakim Andi Adha, SH dan Hakim anggota Irawan Ismail dengan Yudikasi Waruwu, SH. MH. Dan sidang kembali dilanjutkan dengan nota pembelaan oleh masing – masing penasehat hukum ( PH ) terdakwa pada ekan depan. |Adji

Artikel ini telah dibaca 464 kali

Baca Lainnya