Hukrim

Minggu, 13 Oktober 2019 - 08:22 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Penyidik PPNS Balai PPHLHK Sulawesi. serahkan berkas dan TSK ke Kejaksaan Negeri Mamuju.

Penyidik PPNS Balai PPHLHK Sulawesi. serahkan berkas dan TSK ke Kejaksaan Negeri Mamuju.

Tidak Miliki Dokumen Lengkap Dua Pengusaha Kayu ini Terancam Bui

MAMUJU,pojokcelebes.com | Komandan Pos ( Danpos ) penegakkan hukum ( Gakkum ), Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi, Indra L. Marunduh, SH, mengaku telah melakukan tahap II ke Kejakasaan Negeri Mamuju. Terhadap dua tersangka inisial MW dan SI sebagai pemilik kayu yang tidak memiliki dokumen lengkap. Kedua berkas tersangka dengan nomor nomor. B 1976 / R.4.15  / Euh.1 / 10  / 2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan nomor. B – 1975 / R.4.15 / Euh.1 / 10 / 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 sudah dinyatakan lengkap ( P21 ).

Danpos Indra mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan oleh PPNS Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi, disebutkan kedua tersangka MW besama SI,disangka dengan Pasal 88 ayat (1) huruf a, jo Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Lebih lanjut Indra menyebutkan, terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka MW. Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, pukul 06.00 Wita, tersangka melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan nota angkutan kayu budidaya tetapi fisik, jenis dan jumlah serta volume kayu yang diangkut oleh UD. ANOA ( Perusahaan milik TSK MW ) dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Hino Dutro dengan Nomor Polisi DD 9972 XR yang memuat kayu sebanyak 100 (seratus) batang kayu Pacakan atau setara dengan 8,12 meter kubik adalah pohon yang tumbuh alami dan bukan merupakan kayu hasil budidaya sesuai Permen LHK No.P.85 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 11 / 2016. Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak. Apabila pengangkutan kayu diluar hasil budidaya harus mengacu kepada Permen LHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam.

Lanjut dia sebutkan, adapun yang tertuang didalam PP RI No. 60 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan bahwa perbedaan fisik, jenis dan jumlah serta volume antara dokumen dengan kayu yang dimuat baik sebagian atau seluruhnya adalah tidak sah karena hal tersebut termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Sehingga menimbulkan kerugian negara berupa PNBP, PSDH sebesar RP. 1.002.480 ( satu juta dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah ) dan DR sebesar 227,61 USD ( dua ratus dua puluh tujuh dolar dan enam puluh satu Sen Dolar ).

Sedangkan tersangka SI tindak pidana yang diduga dilakukan adalah melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dan kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, pukul 14.30 Wita. Diketahui tersangka menggunakan 1 (satu) unit truck Mitshubishi FUSO dengan Nomor Polisi DD 8935 KB yang memuat kayu sebanyak 250 ( dua ratus lima puluh batang ) atau setara dengan 23,5832 meter kubik.

Dia menyebutkan, sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 12 huruf e, dan atau/ Pasal 88 ayat (1) huruf a, jo Pasal 16 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; yang berbunyi mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga menimbulkan kerugian negara berupa PNBP, PSDH sebesar RP. 3.064.569 (tiga juta enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dan DR sebesar 671.25 USD (enam ratus tujuh puluh satu dolar dan dua puluh lima sen dolar).

” Berkas perakara Keduanya sudah dinyatakan lengkap atau P21. Dan Kedua tesangka sudah dalam tahanan Kejaksaan selama 20 hari kedepan, ” kata Indra.|Adji

Artikel ini telah dibaca 536 kali

Baca Lainnya