Hukrim

Selasa, 15 Oktober 2019 - 22:52 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Mantan Kades Salukonta, Demmalele, terlihat tunduk mendengar pembacaan tuntutan oleh JPU.

Mantan Kades Salukonta, Demmalele, terlihat tunduk mendengar pembacaan tuntutan oleh JPU.

Mainkan DD, Mantan Kades Salukonta Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Kurungan Badan

MAMASA,pojokcelebes.com | Terdakwa Demmalele mantan Kades Salukonta Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa, yang terseret dikursi pesakitan Pengdailan Tipikor Mamuju. Akhirnya dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa penuntut umum ( JPU ) dalam sidang Tipikor dana desa ( DD ) dalam agenda pembacaan tuntutan oleh jakasa penuntu umum ( JPU ) Selasa (15/10).

Sidang perkara Korupsi dengan nomor perkara 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam. JPU Muhammad Akbar,SH membacakan materi dakwaan sebanyak 111 halaman itu dengan menyebutkan, meminta kepada mejelis Hakim pengadilan Tipikor pada pengadlan negeri Mamuju memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutusakan. Menyatakan terdakwa Demmlale. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Junto pasal 18 undang – undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor dalam dakwaan Subsidair penuntut umum. Lanjut Akbar menyebutkan, meminta kepada majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Demmalele, berupa pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan di kurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan badan.

Sementara kuasa hukum terdakwa Ester Sambo Paillin, SH mengatakan, atas tuntutan JPU terhadap kliennya sangat berat. Namun kata Ester, terhadap itu pekan depan akan melakukan nota pembelaan ( Pledoi ) dengan alasan salahsatu unsur pasal 3 junto pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999, tentang adanya kerugian negara. Dan dikatakannya, dalam perkara ini perhitungan
kerugian negara tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan UU RI No. 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yaitu BPK – P.

” Pekan depan kami akan mengajukan pembelaan dan optimis bahwa klien kami akan bebas.Salah satu alasan bahwa unsur pasal 3 juncto pasal 18 UURI Nomor 31 tahun 1999 adalah kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, perhitungan kerugian negara tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan UU RI No. 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara yaitu BPK, ” singkat Ester.

Sidang Tipikor dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU, di ketuai majelis Hakim Herianto, SH, MH dan dua hakim anggota Irwan Ismail, SH.MH serta Yudikasi Waruwu, SH.MH. Sidang kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan notapembelaan ( Pledoi ).|Adji

Artikel ini telah dibaca 493 kali

Baca Lainnya