Hukrim

Rabu, 20 November 2019 - 19:02 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Salahsatu rumah penerima program BSPS tahun 2019, di Desa Tumbu Kec Topoyo Kabupaten Mateng.

Salahsatu rumah penerima program BSPS tahun 2019, di Desa Tumbu Kec Topoyo Kabupaten Mateng.

Warga Penerima BSPS di Mateng Keluhkan Kabar Pembayaran IMB

MAMUJU TENGAH,pojokcelebes | Masayarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) tahun 2019, di Kabupaten Mamuju Tengah ( Mateng) mengeluhkan adanya kabar pembayaran izin mendirikan bangunan ( IMB ) yang berlaku bagi setiap penerima bantuan BSPS.

Seperti yang dikeluhkan oleh penerima atas nama Mastar warga Desa Tumbu, mengaku bahwa mendengar kabar dari Dinas PU Kabupaten Mamuju Tengah tentang adanya pembayaran IMB bagi setiap penerima BSPS, dinilai akan mencekik leher warga miskin. Kata dia, semua penerima program BSPS rata – rata adalah warga tidak mampu yang tidak mampu membangun rumah atau berpenghasilan tidak tetap.

” Meskipun belum saya membayarnya, tetapi jika ini berlaku pasti akan membebebani kami. Bangun rumah saja kami dapat bantuan apalagi mau bayar lagi pajak IMB. Kami mau ambil dimana uangnya, ” kata Mastar kepada pojokcelebes. Rabu (20/11)

Lain dengan Alimuddin yang juga selaku penerima BSPS dari Desa Lumu Kecamatan Budong – Budong, mengaku bahwa dari informasi yang diterima setiap penerima BSPS akan membayar pajak IMB berdasarkan dengan luas halaman.

” Bayarnya berdasarkan luas halaman penerima BSPS, jadi setiap penerima BSPS akan membayar berpariasi mulai dari harga 150 ribu sampai 250 ribu per pemilik rumah.” sebut Alimuddin.

Senada dengan Ishak menyebutkan, jika setiap penerima BSPS akan mengeluarkan pajak IMB tentu akan membertakan hidup bagi warga miskin, karena buat biaya hidup setiap hari sangat susah apalagi mau bayar lagi pajak IMB.

” Saya kira kalau ini di berlakukan, ya pasti penerima akan kesulitan membayarnya. Karena buat buat hidup hari – hari saja sangat susah, ” terangnya

Kabar tentang adanya pembayaran IMB yang harus dibayarkan oleh setiap penerima BSPS ditantang keras oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mateng, Faizal. Saat ditemui di kantor bupati Mateng, Faizal mengaku akan menolak kebijakan tersebut karena akan mempersulit hidup warga penerima BSPS.

” Ya kebijakan itu kami tolak keras karena membebani warga BSPS yang tak lain mereka adalah masyarakat miskin, ” kata Faizal.

Masih Faizal, seharusnya untuk tidak menjadi polemik di penerima BSPS, pihak dinas terkait seharusnya jauh sebelumnnya melakukan kordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat. Karena kalau memakai anggaran bedah rumah yang nilainya sudah memang kecil dipastikan akan melanggar aturan.

” Sekali lagi saya tegaskan sepeserpun dana bedah rumah tidak akan bergeser. Seharusnya pihak Dinas PU berkomunikasi dengan saya terkait cara pembayaran IMB agar tidak meresahkan warga penerimah manfaat bedah rumah. Saya yakin kalau kita sosialisasikan dengan baik ini akan berjalan baik pula. Program ini sangat bagus karena ini adalah salah satu persyaratan kita dipusat tapi harus melalui prosedur yang berlaku karna kalau memakai anggaran bedah rumah Untuk membayar IMB ini kan melanggar aturan, ” tegas Faizal

Sementara Kadis PU Kabupaten Mateng, Ahyar Arifin melalui sambungan telepon pribadinya kepada pojokcelebes membenarkan, adanya sikap protes sebagian penerima manfaat bedah rumah. Tetapi menurut dia, terkait hal itu akan mencari solusi agar tidak ada yang dirugikan, baik pemerintah maupun masyarakat penerima bantuan bedah rumah.

” Memang ada yang protes hal itu terutama warga penerima bantuan bedah rumah. Protes itu dilayangkan karena dibebankan pembayaran IMB. Tapi ini bukan masalah besar, kita akan carikan bentuk lain agar warga mampu membayar IMB. Hal ini, kami akan rapatkan kembali agar persoalan ini bisa selesai.” tutup Ahyar.|MIN

.

Artikel ini telah dibaca 674 kali

Baca Lainnya