Nasional

Sabtu, 30 November 2019 - 07:55 WIB

7 hari yang lalu

logo

Hasil Pilkades di 4 Desa Diduga Ada Masalah, Massa AMPD Geruduk Kantor Bupati

MAJENE,pojokcelebes | Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan aliansi masyarakat peduli demokrasi ( AMPD ) Kabupaten Majene. Melakukan unjuk rasa di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Majene. Jumat kemarin (29/11), terkait dengan dugaan permasalahan hasil Pilkades serentak yang baru saja dihelat di Empat desa di Kabupaten Majene.

Salahseorang perwakilan aliansi AMPD, Jasaman mengatakan mengatakan, terkait adanya Empat desa yang melaporkan adanya permasalahan pada hasil Pilkades kemarin yakni Desa Tameroddo Desa Tubo Selatan, Desa Sendana dan Desa Lalattedzong. Massa aksi minta, harus cepat diselesaiakan dengan waktu Dua Minggu. Selain kata dia, meminta kepada Pemkab Majene harus mengambil keputusan berdasarkan Permendagri Nomor 112 tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 6 Tahun 2019 serta menjalankan petunjuk tekhnis tentang tata cara pelaksanaan pilkades sebelum menentukan pemenang.

” Pemkab Majene diharapkan bisa menjadi penengah dalam permasalahan yang ada di Empat desa yang melaksanakan Pilkades pada tanggal 21 November lalu. Sikap adil, tegas dan responsif yang diperlukan dari pemerintah yang menjadi tolak ukur untuk bisa menyelesaikan sengketa pilkades di Empat Desa tersebut” tegas Jasman

Terkait maslah ini kata dia, pihaknya juga sudah melaporkan kepada DPRD Kabupaten Majene terkait sengketa Pilkades Tahun 2019. Dan kata dia, seharusnya Pemkab Majene mengambil keputusan berdasarkan Permendagri Nomor 112 tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Majene nomor. 6 Tahun 2019 serta menjalankan petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan Pilkades sebelum menentukan pemenang. Selain itu kata Jasaman, Pemkab Majene diharapkan bisa menjadi penengah dalam permasalahan yang ada di Empat desa yang melaksanakan Pilkades pada tanggal 21 November lalu.

” kami juga sudah sudah melaporkan kepada DPRD Kabupaten Majene terkait sengketa Pilkades Tahun 2019. Dan proses penyelesaian sengketa Pilkades Tahun 2019 diberikan waktu selama 1 bulan. Dan menyetujui untuk dibahas terkait Sengketa Pilkades Tahun 2019 pada minggu pertama pada bulan Desember 2019.” tutupnya

Sementara salahseorang angota DPRD Kabupaten Majene, Napirman mengatakan Pilkades apabila ada sengketa harus dibuatkan catatan rilis secara resmi. Jangan permasalahan sengketa Pilkades Tahun 2019 dilakukan secara lisan, melainkan harus sesuai hukum sesuai dengan Permendagri dan Perda untuk permasalahan Pilkades Tahun 2019.

” Tuntutan terkait sengketa Pilkades tahun 2019, harus dikaji dahulu jangan langsung diputuskan, oleh karena itu, kita harus hadirkan tim dari kabupaten beserta instansi terkait. Untuk mengkaji persoalan ini, biar ada solusinya,” jelas Napirman dihadapan massa aksi.|JRN/Adji

Artikel ini telah dibaca 595 kali

Baca Lainnya