Politik

Jumat, 3 Januari 2020 - 23:44 WIB

4 minggu yang lalu

logo

Foto bersama, sebelum menggelar pertemuan dengar pendapat. FK - BPD Kabupaten Mateng.

Foto bersama, sebelum menggelar pertemuan dengar pendapat. FK - BPD Kabupaten Mateng.

Tidak ingin Kecolongan, Anggota FK – BPD Datangi Kantor DPRD Mateng

MAMUJU TENGAH, pojokcelebes | Anggota Forum Komunikasi Badan Permusawaratan Desa ( FK – BPD ) Kabupaten Mamuju Tengah ( Mateng ). Jumat pagi (3/1) mendatangi kantor DPRD Mateng.

Kedatangan Puluhan anggota FK – BPD Kabupaten Mateng itu, tiada lain untuk menyampaikan aspirasinya terkait isu penunjukan pelaksana tugas kepala desa  non PNS dan disinyalir melanggar undang – undang desa nomor.6 tahun 2014 serta PP 43 tentang pelaksana tugas kepala desa.

Ketua FK – BPD Mateng, Yusran mengatakan kehadiran di gedung kantor DPRD Maten bersama rekan – rekannya bertujuan menyampaikan aspirasi terkait beredarnya kabar para mantan Kades yang sudah habis masa jabatannya akan diangkat kembali menjadi pejabat pelaksana tugas Kades ( Karteker ). Pada hal, dalam UU desa tahun 2014, sangat jelas sekali di sebutkan bahwa yang bisa mengisi pejabat sementara Kades pasca habisnya masa jabatan Kades sebelumnnya adalah pejabat yang berstatus PNS.

” kami datang kesini sebagai bentuk kasih sayang kami kepada pemerintah daerah agar bisa mengetahui regulasi ini. Jangan sampai ini dilakukan pastinya akan melanggar undang – undang desa No.6 tahun 2014 dengan PP 43 tentang karteker Kades, ” jelas Yusran

Senada dengan Noor Salam yang juga sebagai anggota BPD Desa Salupangkan IV. Kata dia, soal adanya regulasi ini yang mengikat pejabat non PNS diangkat kembali menjadi pejabat karteker. Kata Sala, bersama rekan – rekannya bersuha mencari tau untuk mengetahui kepastian hukumnya. Dan yang terjadi tidak satupun poin yang membolehkan pejabat Kades karteker dijabat oleh non PNS.

” Kami sadah bongkar bolak balik undang – undang desa tentang petunjuk teknis pelaksana tugas kepala desa dan kami tidak menemukan satu pun yang membolehkan, pejabat Kades dijabat oleh non PNS namun yang di bolehkan sesuia dengan UU desa tahun 2014 harus PNS yang di SK – kan pak bupati,” jelasnya

Dalam rapat yang diterima langsung ketua DPRD Kabupaten Mateng, Heraman. Mengaku semua aspirasi ini akan ditampung dan berjanji akan mengagendakan untuk rapat kembali dan menghadirkan pihak eksekutif dan seluruh camat se Kabupaten Mamuju Tengah.

” Kami apresiasi kepada FK – BPD Mateng, yang bersedia datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasinya kesini. Dan kami berjanji akan mengagendakan untuk rapat kembali dan menghadirkan pihak eksekutif dan seluruh camat se Kabupaten Mamuju Tengah,” kunci Herman.

|Min

Artikel ini telah dibaca 2337 kali

Baca Lainnya