Hukrim

Minggu, 22 Maret 2020 - 12:42 WIB

1 minggu yang lalu

logo

Kuasa hukum Polres Majene, langsung memberikan keterangan pers setelah gugatan prapradilan pemohon ( Tersangka ) ditolak PN Majene.

Kuasa hukum Polres Majene, langsung memberikan keterangan pers setelah gugatan prapradilan pemohon ( Tersangka ) ditolak PN Majene.

Gugatan Prapradilan Polres Majene Ditolak Pengadilan, Pemohon Terbukti Merintangi Penyidikan Kasus Korupsi

MAJENE, pojokcelebes | Sidang permohonan Praperadilan Polres Majene terhadap kasus Tipikor, ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri ( PN ) Majene. Sidang pembacaan putusan yang dihadiri pemohon selaku penggugat tersangka Nurmuqladin oleh kuasa hukumnya Abd. Kadir, SH. MH. Dan termohon atau tergugat di wakili Kapolres Majene melalui kuas hukumnya AKP Jamaluddin, SH, digelar di ruang Cakra PN Kelas II Majene. Jumat (20/3).

Seperti diketahui, pemohon Nurmuqladin oleh kuasa hukumnya Abd. Kadir, SH. MH ditolak gugatanya, setelah sebelumnya pemohon Nurmuqladin ditetapkan tersangka oleh Kepolisian Resort Majene karena melanggar Pasal 21 UU Tipikor berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi,

Menurut kuasa hukum pemohon Abd Kadir, SH salahsatu alasan melakukan pra pradilan bahwa penetapan tersangka kliennya Nurmuqladin menyimpang dalam kaidah hukum maupun norma hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 Ayat (1) KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014; dan penetapan tersangka tersebut belum memenuhi dua alat bukti sebagaimana yang persyaratan dalam pasal 184 KUHAP.

Ditolaknya permohonan pemohon oleh majelis hakim PN Majene, direspon baik oleh kuasa hukum Akp Jamaluddin, SH. Kata dia, soal penanganan penetapan tersangka terhadap pemohon sudah dilakukan sesuai dengan prosedur tetap ( Protap ) di Kepolisian.

Dengan itu kata Kasat Reskrim Polres Majene, menerangkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara korupsi tersebut sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku telah dilaksanakan secara propesional, transparansi dan akuntabilitas.

” Hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu telah diperoleh Dua alat bukti yang cukup sesuai pasal 184 KUHAP untuk ditetapkan menjadi tersangka. Dan terbukti bahwa gugatan pemohon ( Tersangka ) seluruhnya ditolak oleh majelis hakim, ” kata Jamluddin

Seperti diketahui, sebelum Nurmuqladin ditetapkan jadi tersangka. Bahwa pada bulan Juni 2019, Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Majene, melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan ADD dan DD pada Desa Bababulo tahun 2018 yang diduga dilakukan oleh perangkat desa.

Dalam perjalanan penyidikan kasus tersebut, diketahui ada beberapa oknum anggota LSM. Dimana LSM tersebut bergerak di bidang pengawasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus yang sedang dalam penyidikan Polisi, oknum LSM menawarkan jasa untuk menyelesaikan kasus korupsi tersebut.

Terbukti, oknum LSM yang ingin memberikan jasa pendampingan, akhirnya terjadi beberapa kali pertemuan antara oknum anggota LSM dengan perangkat Desa di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Majene.

Dimana pada pertemuan tersebut pada intinya membahas terkait kasus korupsi itu sendiri, proses penyidikan yang dilakukan Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Majene dan cara menyelesaikan atau menghentikan penyidikan kasus tersebut.

Sekitar bulan Agustus tahun 2019 oknum anggota LSM ini meminta uang senilai Rp 200.000.000 kepada pihak perangkat Desa Bababulo dengan alasan untuk biaya penyelesaian kasus dan akan diberikan untuk pejabat di Polda Sulbar dan juga pejabat di Polres Majene.

Kemudian perangkat Desa Bababulo menyerahkan uang tunai sebesar Rp 199.850.000 kepada oknum anggota LSM di sebuah halte yang ada di Kota Majene.

Hasil penyidikan oknum anggota LSM ini diduga kuat menyuruh melakukan, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan melawan hukum untuk merintangi, menghalangi atau menggagalkan penyidikan Tindak Pidana Kompsi pengelolaan ADD dan DD pada Desa Bababulo Ta.2018 yang ditangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Majene.

Contoh salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum anggota LSM itu sendiri seperti memerintahkan beberapa saksi dalam kasus korupsi pengelolaan ADD dan DD pada desa Bababulo tahun 2018 untuk tidak menghadiri panggilan pemeriksaan oleh penyidik.

Akhirnya ada saksi yang dengan sengaja tidak menghadiri panggilan penyidik dengan alasan atas perintah oknum anggota LSM ini, bahkan sampai dipanggil 2 kali tetap tidak mau menghadiri pemeriksaan. Akibatnya penyidik kesulitan menemukan bukti dan harus mengeluarkan perintah membawa terlebih dahulu kepada saksi ini.

Masih ada beberapa perbuatan melawan hukum untuk merintangi, menghalangi atau menggagalkan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota LSM ini yang ditemukan dari hasil penyidikan. Penyidik juga masih terus mencari fakta – fakta baru melalui penyidikan yang masih berlangsung dan untuk berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan Negeri Majene. | Adji

Artikel ini telah dibaca 9 kali

ADVERTNATIVE
Baca Lainnya