Celebes

Rabu, 12 Agustus 2020 - 22:57 WIB

7 bulan yang lalu

logo

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Harus Ikuti Prosedur Putusan Pengadilan


MAMUJU, pojokcelebes.com | Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Barat. Melaksanakan sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum yang bertemakan “Prosedur pelaksanaan Eksekusi Jaminan fidusia terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, Selasa ( 11/8 ).

Kegiatan ini dibuka langsung Kakanwil Kemenkumham H. Anwar, dan dihadiri Kadiv Pelayanan Hukum Sri Lastami,  Kabid Pelayanan Hukum Abdullah dan, Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Syamsuriansyah, yang sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi.  Peserta sosialisasi yang terdiri dari perwakilan Kepolisian, Kejaksaan, Notaris, Lembaga Keuangan atau Pembiayaan, Perbankan, mahasiswa,  dan masyarakat umum Kota Mamuju.

Kakanwil Kumham Sulbar dalam sambutannya menyampaikan, bahwa terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, merupakan cara yang ditempuh untuk menghindari kesewenangan kreditur. 

Lebih lanjut Anwar menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia, yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak lagi otomatis memiliki kekuatan eksekutorial, Cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur.

“Jika tidak terjadi kesepakatan, salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan untuk menentukan/memutuskan telah terjadinya cidera janji tersebut” Ucapnya.

Pemaparan Kepala Divisi pelayanan Hukum dan HAM Sulbar Sri Lastami mengatakan, pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan syarat mutlak yang di amanatkan oleh Undang – Undang  Pasal 11 ayat 1 tentang Jaminan Fidusia, bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. 

Kasat Reskrim Polresta Mamuju Syamsuriansyah menyatakan, sebelum Perka Kapolri No.8 Tahun 2011 banyak terjadi penagihan secara anarkis, dan setelah ada Perka Kapolri maka ada jaminan dalam proses eksekusi jaminan dengan beradab.

Dari hasil diskusi juga disimpulkan Kemenkumham untuk  memperbaiki aplikasi system perdaftaran fidusia agar benda jaminan fidusia tidak dapat menerima pencatatan terhadap benda yang sudah dijaminkan, misalnya untuk kendaraan bermotor dengan memasukkan nomor rangka dan mesin maka system akan terkunci. |Adji

Artikel ini telah dibaca 500 kali

#WARTA FOTO
FOTO IRIGASI TOMMO
Baca Lainnya