Hukrim

Kamis, 3 September 2020 - 13:48 WIB

6 bulan yang lalu

logo

Aspidsus Kejati Sulbar, Feri Mupahir, SH. MH.

Aspidsus Kejati Sulbar, Feri Mupahir, SH. MH.

Penyidik Pidsus Kejati Sulbar, Periksa Mantan PPTK dan Direktur PT. Samarinda

MAMUJU, pojokcelebes.com | Penanganan penyidikan kasus Korupsi peningkatan ruas jalan Urekang – Salutambung, yang ditangani penyidik Tipikor Kejati Sulawesi Barat ( Sulbar ), semakin ditingkatkan. Kalau sebelumnnya, penyidik pidana khusus ( Pidsus ) Kejati Sulbar, telah menetapakan mantan Kadis Pekerjaan umum ( PU ) Provinsi Sulbar inisial NS menjadi tersangka.

Baru – baru ini, penyidik Tipikor Kejati Sulbar, kembali memeriksa mantan Kadis PU secara marathon bersama dengan beberapa saksi lainnya diantaranya Andi Dewi sebagai mantan PPTK dan Petrus sebagai direktur utama PT. Samarinda.

” Iya pak NS, beberapa hari berturut turut kami periksa sebagai tersangka Serta mantan PPTK nya dan pemilik perusahaan pak Petrus, juga sudah kami mintai keterangan, ” kata Aspidus Kejati Sulbar, Feri Mupahir, SH. MH.

Feri mengaku, setelah mantan Kadis PU ditetpakan menjadi tersangka. Baru – baru ini, penyidik kembali mengorek keterangan dari Tiga terdakwa yakni Imha, Rahbin dan Adrian yang saat ini sudah menjalani sidang penuntutan di Pengadilan Tipikor Mamuju.

” Kemarin teman – teman penyidik ke Rutan untuk mengorek keterangan dari Tiga terdakwa yang saat ini sudah menjalani sidang penuntutan di Pengadilan Tipikor Mamuju, ” ujar Feri
Saat ditanya soal dana 900 Juta, yang sampai saat ini belum diketahui mengendap dimana. Feri mengaku soal itu, meminta kepada Media untuk bersabar karena saat ini masih dalam pendalaman.

” Saya paham pak pasti ditanya soal uang itu mengalir keman. tapi kami minta untuk bersabar dulu karena perkara ini kami masih dalami, dan pasti akan arah kesana, ” ujarnya.

Seperti diketahui akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Rahbin R, Ardian, dan NS. Terhadap kasus ini negara mengalami kerugian negara sebesar 1,4 Miliar, sebagaimana hasil perhitungan ahli berdasarkan laporan hasil audit dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, dengan Nomor : SR-700.0401 / 198 / V / Itprov / 2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar 1,4 Miliar atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Muka 20 persen Rp 1.766.255.800,00
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor Rp 160.568.709,00
c. Jumlah Real Cost pembayaran Uang Muka (a-b) Rp 1.605.687.091,00

d. Hasil Perhitungan Pekerjaan Tim Ahli 1,86 persen Rp 164.147.426,99
e. Sebelum PPN Rp 14.922.493,36
f. Jumlah Real Cost pekerjaan (d-e) Rp 149.224.933,63

g. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-g) Rp 1.456.462.157,37

Dan diakhir pembcaan dakwan, JPU menyebut perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rahbin dan ASrdian Serta Nasaruddin melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke- 1 KUHP. |Adji

Artikel ini telah dibaca 909 kali

#WARTA FOTO
FOTO IRIGASI TOMMO
Baca Lainnya