Hukrim

Senin, 14 September 2020 - 20:00 WIB

6 bulan yang lalu

logo

Terlihat Kasi Penkum Amiruddin, SH,MH bersama Kasidik Rizal, SH,MH, memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan diruangan Kejati Suulbar.

Terlihat Kasi Penkum Amiruddin, SH,MH bersama Kasidik Rizal, SH,MH, memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan diruangan Kejati Suulbar.

Konferensi Pers, Kejati Sulbar Batal Hadirkan Tersangka

MAMUJU, pojokcelebes.com | Tersangka Korupsi peningkatan jalan Urekang – Salutambung, mantan Kadis Pekerjaan Umum ( PU ) Provinis Sulawesi Barat ( Sulbar ), inisial NS yang hari ini seyogyanya ditahan sebagai tersangka oleh penyidik Pidus Kejati Sulbar, tiba – tiba batal dihadirkan dihadapan para wartawan tanpa alasan yang jelas.

Acara konfrensi pers, yang seharusnya dihadiri Wakajati Sulbar, soal penahanan tersangka NS sore tadi. Namun yang terlihat, dalam acara konferensi pers, hanya dihadiri Dua orang pejabat Kejati yakni Kasi Penkum didampingi Kasidik Kejati Sulbar dengan memberikan keterangan resmi soal peran tersangka NS dalam kasus Korupsi ini.

Dihadapan kesejumlah awak media, Kajati Sulbar melalui Kasi Penkum, Amiruddin, SH,MH yang didampingi Kasidik Pisdsus Kejati Sulbar, Rizal, SH,MH mengatakan, bahwa tersangka NS adalah kuasa pengguna anggaran sekaligus sebagai PPK dalam proyek peningkatan jalan Urekang Salutambung tahun 2018.

Selain itu, Kasi Penkum, Amiruddin, SH,MH juga menyampaikan peranan mantan Kadis PU Provinsi Sulbar dalam kasus Korupsi peningkatan jalan Urekang Salutambung, hingga dirinya menjadi tersangka.

” Tersangka NS dalam kasus ini berperan memberikan persetujuan tanpa memenuhi syarat kepada tersangka lain, dalam rangka pencairan uang muka proyek peningkatan jalan Urekang Salutambung senilai 1,4 Miliar. Dan uang muka itu diginakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadinya,” ungkap Amiruddin dihadapan sejumlah wartawan.

Saat ditanya, bagaimana tersangka NS yang sudah diperiksa beberapa kali, belum juga ditahan seperti tersangka lainnya ?. Amiruddin hanya menjawab, bahwa alasan belum ditahanya tersangka hingga saat ini masih subjektif dan objektif. Dan selama ini, tersangka masih kooferatif jika ada pemangilan ppenyidik Pidsus. Dan kata dia, hingga saat ini penyidik juga masih butuh pendalaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

” Soal penahanan itu subjektif ji dan objektif apalagi selama ini tersangka NS masih kooperatif saat dilakukan pemanggilan oleh teman – teman penyidik, dan penyidik masih butuh keterangan tersangka yang harus didalami, ” ujar Amiruddin.

Ditemui penasehat hukum tersangak NS, kepada media ini Nasrun, SH yang terlihat mendampingi kliennya keluar dari kantor Kejati Sulbar mengaku, soal penahanan dan tidaknya itu kewenangan dari penyidik namun juga kata dia, kliennya punya hak seperti diatur dalam undang – undang. Apalagi kata Nasrun, selama ini kliennya masih kooferatif dalam mengikuti pemanggilan penyidik Pidsus Kejati Sulbar.

” Soal penahanan itu kewenangan penyidik dan klien kami juga punya hak seperti diatur dalam undang – undang. Dan saya perhatikan dalam pemeriksan klien kami selama ini kooferatif dan selalu hadir saat diperiksa oleh penyidik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kalau materi soal apa tuntutannya nanti, saya kira nanti kami sampaikan di pengadilan, Ok, ” singkat Nasrun.

Seperti diketahui, Perkara Korupsi peningkatan jalan Urekang Salutambung di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, yang merugikan keuangan negara 1,4 Miliar, akhirnya menyeret nama mantan Kadis PU Provinsi Sulbar, setelah Tiga nama tersangka, yakni Rabin, Imhal dan Ardian menjadi tersangka.

Dan kini, Dua tersangka Rahbin dan Imlhal, baru – baru ini telah menjalani sidang perdananya dengan agenda pembacaan dakwaan di pengadilan Tipikor Mamuju. Sementara terdakwa Adrian juga masih menunggu sidang peradanaya dengan agenda pembacaan dakwaan.

Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Rahbin R, Ardian, dan NS. Terhadap kasus ini negara mengalami kerugian negara sebesar 1,4 Miliar, sebagaimana hasil perhitungan ahli berdasarkan laporan hasil audit dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, dengan Nomor : SR-700.0401 / 198 / V / Itprov / 2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar 1,4 Miliar atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Muka 20 persen Rp 1.766.255.800,00
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor Rp 160.568.709,00
c. Jumlah Real Cost pembayaran Uang Muka (a-b) Rp 1.605.687.091,00

d. Hasil Perhitungan Pekerjaan Tim Ahli 1,86 persen Rp 164.147.426,99
e. Sebelum PPN Rp 14.922.493,36
f. Jumlah Real Cost pekerjaan (d-e) Rp 149.224.933,63

g. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-g) Rp 1.456.462.157,37

Dan diakhir pembcaan dakwan, JPU menyebut perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rahbin dan ASrdian Serta Nasaruddin melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke- 1 KUHP. |Adji

Artikel ini telah dibaca 1582 kali

#WARTA FOTO
FOTO IRIGASI TOMMO
Baca Lainnya