Hukrim

Kamis, 17 September 2020 - 20:46 WIB

6 bulan yang lalu

logo

Obdusman RI Perwakilan Sulbar serahkan LHP ke Inspektorat Pasangkayu.

Obdusman RI Perwakilan Sulbar serahkan LHP ke Inspektorat Pasangkayu.

Ombudsman : Kades Bulu Bongga Diminta Mundur dari Jabatannya

MAMUJU, pojokcelebes.com | Kades Bulu Bongga Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu diminta agar mundur dari jabatannya. Hal ini, disebutkan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ( sulbar ), dalam acara penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ( LAHP ) ke Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu. ( 17/9 ).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, Lukman didampingi oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ( LAHP ) mengatakan, sebagai wujud tanggung jawab dari proses tindak lanjut laporan masyarakat yang telah ditemukan maladministrasi. Maka kata dia, Ombudsman RI Sulbar menerbitkan LAHP yang di dalamnya terdapat tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh pihak terlapor dan terkait.

“ Tindakan korektif ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan perundang – undangan sebagai salah satu kewajiban Kepala Desa sebagaimana UU 6 / 2014 tentang Desa. Lebih detailnya ada dalam LAHP yang kami serahkan,” ungkap Lukman Umar.

Lukman menyebutkan, Tim Pemeriksa Ombudsman RI Sulbar menemukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kepala Desa Bulu Bonggu terkait pemberhentian perangkat desa tahun 2019 dan perbuatan melawan hukum terhadap rekomendasi dan surat teguran Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

“Setelah melakukan proses pemeriksaan cukup lama, kami meminta pemerintah daerah Pasangkayu untuk melakukan proses pemberhentian Kepala Desa Bulu Bonggu karena sudah melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada,” tambah Lukman.

Disebutkan, Pemerintah Desa Bulu Bonggu, dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap UU 6/2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

“Terlapor juga telah melanggar Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,” tutup Lukman.|@ji

Artikel ini telah dibaca 38 kali

#WARTA FOTO
FOTO IRIGASI TOMMO
Baca Lainnya