Hukrim

Selasa, 17 November 2020 - 19:50 WIB

3 bulan yang lalu

logo

foto ilustrasi

foto ilustrasi

Nama – Nama DPRD Polman Antri Diperiksa Penyidik KPK

POLMAN, pojokcelebes.com | Komisi pemberantasan korupsi ( KPK ), yang sudah hari berada di kabupaten Polewali Mandar ( Polman ), untuk melakukan pemeriksaan terhadap Puluhan anggota DPRD Polman baik yang masih aktif maupun yang mantan DPRD periode 2014 – 2019.

Berdasarkan pantauan jurnalis pojokcelebes.com, sejak pagi hari terhitung sebanyak 11 orang mantan anggota DPRD periode 2014 – 2019. Dan media ini, berhasil mendapatkan sejumlah nama – nama anggota DPRD Kabupaten Polman yang diperiksa, baik yang masih aktif maupun mantan adalah Nama – nama yang diperiksa adalah Ridwan ( PKPI ) HJ. Nurbaeti ( PDIP ). Juanda ( Demokrat ), Hasnawi Hamarong ( Hanura ), Agus Pranoto ( Golkar ), Nurdin Tahir ( PKB ), Sahabuddin ( PKB ) Rudi Hamzah ( PDIP ), Karmi ( PKS ) dan Syaiful ( PDIP ).

Pemeriksaan yang berlangsung secara tertutup itu, dijaga ketat oleh personil Polres Polman, pewarta hanya diperkenankan mengambil gambar dari luar gedung Polres Polman.

Namun di antara puluhan Anggota DPRD Periode Polewali Mandar, hanya dua orang yang bersedia memberikan komentar kepada awak media, selebihnya lebih memilih tutup mulut dan berlalu meninggal kan awak media.

Seperti Juanda, salah seorang mantan anggota DPRD Polman periode 2014 – 2019, terlihat profesional terhadap media karena bisa menjawab beberapa pertanyaan yang dilayankan wartawan yang lama menunggu. Dihadapan sejumlah wartawan mengaku, undangan dalam bentuk panggilan KPK pada hari ini, terkait Laporan pertanggung jawaban ( LPJ ) pengesahan APBD 2016 – 2017 dan menurutnya hal tersebut sesuatu hal yang wajar. 

” Yah, hari ini saya dimintai keterangan terkait pengesahan APBD tahun 2016 – 2017 dan pengesahan tersebut sudah sesuai mekanisme yang ada,” Ucap Juanda. 

Selain dimintai keterangan soal LPJ pengesahan APBD Tahun 2016 – 2017, lanjut Juanda, pihak KPK juga meminta rekening koran tahun 2016 – 2017 dan ia sudah menyerahkannya ke KPK. 

Ditempat yang sama, Suparni dari partai PKS, membenarkan pemanggilan KPK terkait laporan pertanggungjawaban tahun 2016-2017.

” Ia, saya dipanggil oleh KPK terkait LPJ APBD 2016 – 2017, ” Ucapnya

Lebih lanjut kata dia, selain dimintai keterangan terkait LPJ 2016 – 2017, pihak KPK juga meminta kelengkapan berkas yakni SK, pengesahan anggaran 2016 – 2017 dan rekening koran tahun 2016 – 2017 semua bank.|RAH

Artikel ini telah dibaca 2129 kali

#WARTA FOTO
FOTO IRIGASI TOMMO
Baca Lainnya