Politik

Minggu, 6 Desember 2020 - 22:00 WIB

3 bulan yang lalu

logo

foto Ilustrasi

foto Ilustrasi

Serangan Fajar Bisa Berujung Jeruji Besi !

MAMUJU, pojokcelebes.com | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), Sulfan, menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi adanya praktik politik uang atau serangan fajar dalam Pilkada 2020 mendatang.

Menurut dia, undang – undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, secara jelas telah mengatur perihal praktik politik uang. Dan sanksi dalam politik uang diatur dalam pasal 187 a ayat 2, dimana setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau material lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, maka dapat dipidana.

Bukan hanya mereka yang memberikan imbalan, namun siapapun yang menerima imbalan, akan ada sanksi hukumnya.

“Pemberi dan penerima politik uang, dapat dijatuhi sanksi pidana minimal 3 tahun ataupun denda, paling sedikit 200 juta dan maksimal 1 Miliar,” tegas Sulfan,  kepada pojokcelebes.com. Minggu ( 6/12 )

Lanjut kata dia, tidak ada ketentuan nominal, berapapun imbalan yang diberikan, bagi pemberi dan penerima, maka dipastikan akan dikenai sanksi.

“Kita sosialisasikan sudah lama sampai tingkat bawah. Bahwa politik uang tidak boleh. Pemberi dan penerima, bisa kena pidana,” tegasnya.|007

Artikel ini telah dibaca 690 kali

#WARTA FOTO
FOTO IRIGASI TOMMO
Baca Lainnya